Sukabumi - Republiknews.com - Praktik mark up dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada program Dana Desa (DD) telah menjadi isu yang meresahkan.
Mark up, atau peningkatan harga yang tidak wajar, sering kali dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Hal ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.Mark up dalam RAB dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat desa, malah terbuang sia-sia.
Selain itu, praktik ini juga membuka peluang korupsi yang lebih besar, mengingat pengawasan terhadap penggunaan dana desa sering kali kurang ketat.
Untuk mengatasi masalah ini, transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAB sangat penting.
Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan penggunaan dana.
Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah disepakati bersama.
Pengawasan dari pihak eksternal, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga harus diperkuat. Audit rutin dan mendalam terhadap penggunaan dana desa dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah praktik mark up. Selain itu, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan mark up, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.Kesimpulan
Praktik mark up dalam penyusunan RAB pada program Dana Desa adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari semua pihak.
Transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, demi kesejahteraan masyarakat desa. *Budi. AF
