Menurut warga ada hal menarik di dalam rakor tersebut, dimana Prasetyo selaku direktur PT. Dharma Bhakti Adijaya menyampaikan bahwa sebenarnya mereka tidak keberatan bahwa warga ingin mengelola IPL nya sendiri, asal diajak bicara baik-baik.
Namun ketika ucapan itu di apresiasi oleh salah satu wakil warga RT.04, nampak pengacara PT. Dharma Bhakti Adijaya, Deddy, menganulir pernyataan direkturnya tersebut, sehingga rapat yang tadinya adem langsung memanas.
Padahal ucapan tersebut sempat juga di apresiasi oleh Fitri, pejabat BPKAD Surabaya. Fitri menyampaikan bilamana pengelolaan di berikan ke warga, agar PT. Dharma Bhakti Adijaya bisa legowo dan menerimanya. Namun ucapan tersebut segera dibantah lagi oleh developer.
Karena terkesan PT. Dharma Bhakti Adijaya tidak bisa dipegang ucapannya, dan tidak ada titik temu dengan warga, sehingga rapat mengalami deadlock, dan kewenangan dikembalikan ke Pemkot Surabaya sebagai penguasa aset daerah untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan tersebut.
Dari pihak Pemkot Surabaya maupun Kejaksaan Negeri Surabaya menyampaikan akan melaporkan hasil rapat pada pimpinan masing-masing.
