RepublikNews.com “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”
Tema itu terdengar indah. Sangat indah. Bahkan mungkin terlalu indah untuk rakyat yang setiap hari masih sibuk menghitung apakah uang belanja cukup sampai akhir bulan.
Setiap tahun kita memperingati Hari Lahir Pancasila dengan upacara, spanduk, pidato, dan berbagai seruan tentang persatuan.
Kita diajak bangga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beragam, bangsa yang menjunjung keadilan sosial.
Namun ada satu pertanyaan sederhana yang selalu tertinggal setelah acara selesai: persatuan ini sebenarnya untuk siapa?
Sebab di negeri yang katanya berlandaskan keadilan sosial, masih banyak rakyat yang merasa keadilan hanya hadir dalam teks pidato.
Sementara dalam kehidupan nyata, yang tumbuh justru kesenjangan.
Ketika rakyat kecil meminta akses pendidikan yang lebih baik, jawabannya sering kali adalah keterbatasan anggaran.
Ketika guru honorer menuntut kesejahteraan yang layak, jawabannya adalah efisiensi. Ketika petani mengeluhkan biaya produksi yang terus naik, jawabannya adalah kesabaran.
Aneh memang.
Uang negara selalu tampak cukup untuk proyek-proyek besar dan program-program ambisius, tetapi sering terlihat sempit ketika menyentuh kebutuhan dasar rakyat yang sudah bertahun-tahun menunggu perhatian.
Salah satu contoh yang memicu perdebatan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara gagasan, siapa yang menolak anak-anak mendapat makanan bergizi?
Hampir tidak ada.
Tetapi dalam praktiknya, masyarakat mulai bertanya-tanya.
Mengapa program sebesar itu justru memunculkan kekhawatiran terhadap alokasi anggaran pendidikan?
Mengapa yang diperdebatkan bukan kualitas sekolah, melainkan pembagian porsi anggaran?
Dan mengapa kritik terhadap prioritas anggaran sering dianggap sebagai gangguan, padahal yang dipertanyakan adalah masa depan generasi itu sendiri?
Mungkin memang zaman sudah berubah.
Dulu pendidikan dianggap jalan keluar dari kemiskinan. Kini ada kesan bahwa memberi makan lebih mudah daripada memperbaiki sistem pendidikan.
Padahal anak yang kenyang hari ini tetap membutuhkan pendidikan yang baik agar tidak miskin di masa depan.
Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Bukan keadilan sosial bagi mereka yang paling keras suaranya. Dan tentu bukan keadilan sosial yang hanya terlihat bagus dalam presentasi.
Sila kelima bukan dekorasi dinding kantor.
Ia adalah janji negara.
Janji bahwa kebijakan harus berpihak kepada rakyat banyak, bukan sekadar menghasilkan angka-angka yang terlihat mengesankan di atas kertas.
Karena rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi.
Rakyat hidup dari harga beras yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan kesempatan yang adil.
Hari ini kita kembali memperingati Hari Lahir Pancasila.
Kita kembali mendengar kata persatuan.
Tetapi mungkin yang lebih dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar ajakan untuk bersatu.
Melainkan keberanian untuk bertanya: apakah keadilan sosial benar-benar sedang diperjuangkan, atau hanya sedang diperingati?
Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa tidak runtuh karena terlalu banyak kritik.
Bangsa runtuh ketika terlalu banyak rakyat yang merasa tidak lagi didengar.
(Budi AF)
