Republiknews.com – Disejumlah daerah gelombang aksi mitra dan relawan SPPG menghiasi ruang publik. Mereka menyuarakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.
Dalam aksi itu disebutkan bahwa petani, peternak, hingga pelaku UMKM ikut turun menyampaikan aspirasi.
Namun, di balik aksi tersebut muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan: benarkah selama ini petani lokal, peternak lokal, dan UMKM benar-benar menjadi bagian utama dari program ini, atau mereka baru ramai disebut ketika program sedang dipersoalkan?
Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan siapa pun, melainkan mengajak publik melihat persoalan secara lebih jernih.
Sebab jika sejak awal program memang berpihak kepada ekonomi lokal, tentu manfaatnya sudah banyak dirasakan dan tidak perlu dibuktikan melalui spanduk atau orasi.
Bukti paling kuat bukanlah klaim, melainkan kenyataan di lapangan.
Di berbagai daerah justru muncul cerita berbeda. Masih ada petani yang mengaku belum pernah menjadi pemasok.
Masih ada peternak yang belum merasakan dampaknya. Tidak sedikit pula pelaku UMKM yang berharap bisa terlibat, tetapi belum memperoleh kesempatan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum tentu sama di setiap daerah.
Ironisnya, ketika kritik terhadap tata kelola menguat, nama petani, peternak, dan UMKM tiba-tiba menjadi bagian penting dalam narasi pembelaan.
Padahal sejak awal, masyarakat sudah berharap kelompok-kelompok itulah yang benar-benar menjadi penerima manfaat utama dari perputaran anggaran negara.
Publik tentu tidak sedang mempersoalkan anak-anak yang menerima makanan bergizi. Hampir semua sepakat bahwa pemenuhan gizi adalah kebutuhan penting.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah anggaran yang sangat besar itu benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di sekitar sekolah, atau justru lebih banyak berputar di jalur distribusi yang hanya dinikmati pihak-pihak tertentu.
Program sebesar MBG seharusnya tidak takut terhadap kritik. Evaluasi bukan ancaman, melainkan cara agar tujuan mulianya benar-benar tercapai.
Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula hak masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban yang terbuka.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan narasi yang terdengar indah. Masyarakat membutuhkan transparansi. Siapa pemasoknya? Dari mana bahan bakunya dibeli? Berapa banyak petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal yang benar-benar dilibatkan?
Semua itu seharusnya dapat dijelaskan dengan data, bukan sekadar pernyataan.
Karena kepercayaan publik tidak lahir dari banyaknya massa yang turun ke jalan.
Kepercayaan tumbuh ketika sebuah program mampu menunjukkan manfaatnya secara nyata, dapat diawasi secara terbuka, dan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi segelintir pihak yang berada di sekelilingnya.
Reporter: Budi AF
