Republiknews.com – Program revitalisasi sekolah adalah wujud kehadiran negara dalam memperbaiki wajah pendidikan. Anggaran digelontorkan, regulasi disusun, pengawasan dijanjikan.
Namun di lapangan, yang sering muncul justru pemandangan menyedihkan: barang tidak sesuai spesifikasi diterima begitu saja, dan lebih parah lagi, pihak sekolah justru membela suplier.
Lihatlah bagaimana sebagian sekolah bersikap saat baja ringan tanpa sertifikat SNI dikirim oleh suplier. Tak ada keberatan, tak ada penolakan, tak ada laporan. Yang muncul justru pembelaan membabi buta.
Ketika media menanyakan kebenaran di balik barang yang diragukan, suara mereka serempak: “Tidak apa-apa, semua sudah sesuai.”
Benarkah sesuai, atau memang sengaja dibuat seolah-olah sesuai?
Lebih memalukan lagi, banyak yang menolak menyebut nama perusahaan penyedia barang. Alasan klasiknya: menjaga nama baik, menghindari kegaduhan, atau “nanti repot.”
Tapi publik tahu, di balik keheningan semacam itu, ada sesuatu yang tidak beres.
Sebab kalau barang itu benar, mengapa harus ditutup-tutupi?
Dan kalau salah, mengapa justru dibela?
Diamnya sekolah dalam kasus semacam ini bukan hanya kelalaian administratif, itu bentuk pengkhianatan moral.
Sekolah, tempat menanamkan kejujuran kepada anak-anak, justru menjadi bagian dari rantai kebohongan.
Mereka melupakan bahwa menerima barang tak bersertifikat sama saja menandatangani kesalahan. Mereka lupa, bahwa tugas utama bukan melindungi suplier, tapi melindungi kepentingan publik.
Ada yang beralasan tidak paham spesifikasi teknis. Ada yang takut proyeknya macet. Ada pula yang sekadar ingin “berdamai” dengan keadaan.
Tapi di balik semua alasan itu, yang hilang adalah keberanian.
Keberanian untuk berkata: “Ini salah, dan kami tidak mau ikut di dalamnya.”
Pertanyaannya sederhana: ke mana akal sehat kita ketika lembaga pendidikan malah membela pelanggaran?
Apakah nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab hanya berhenti di papan visi sekolah?
Revitalisasi seharusnya bukan cuma memperbaiki bangunan, tapi juga memperbaiki nurani.
Karena apa artinya ruang kelas baru yang berdiri megah, kalau dibangun di atas kompromi dan kebohongan?
Pemerintah boleh mengucurkan dana triliunan, tapi tanpa integritas, semua hanya proyek tanpa jiwa.
Dan ketika sekolah, benteng terakhir moral bangsa, ikut bersekongkol dalam diam, maka yang runtuh bukan hanya atap sekolah, tapi juga martabat pendidikan itu sendiri.
(Budi AF)
