SIDOARJO,republiknews.com.– Penanganan kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mendapat apresiasi dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Mayjen TNI Trenggono bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Sidoarjo pada Jumat, 4 September 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan terhadap kasus keracunan makanan tersebut berjalan dengan baik.
Dalam kunjungan itu, Mayjen TNI Trenggono didampingi Bupati Sidoarjo H. Subandi melihat langsung kondisi korban yang menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.
Rombongan kemudian mendatangi Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin untuk mengetahui kondisi para santri sekaligus mendengarkan secara langsung kronologi awal kejadian dari pihak pengasuh pesantren.
Selain itu, rombongan juga melihat SPPG Al-Amanah Junwangi yang berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi, Kecamatan Krian
.
Menurut Mayjen TNI Trenggono, sebanyak 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam terdampak dalam kejadian tersebut. Sebagian besar korban telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan kembali ke pondok. Hingga Jumat pagi, masih terdapat 22 orang yang menjalani perawatan di sembilan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kondisi mereka disebut telah berangsur-angsur membaik dan dipersiapkan untuk segera pulang.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah bertindak cepat, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Itu yang utama adalah harus tertangani dengan baik,” ujar Mayjen TNI Trenggono.
BGN Minta Maaf dan Lakukan Investigasi
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BGN juga menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kelalaian maupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur SPPG. BGN memastikan akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian serta memastikan apakah standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Investigasi tersebut juga akan melihat apakah dugaan kelalaian yang terjadi dilakukan secara sengaja atau tidak oleh pihak SPPG Kalitengah Tanggulangin.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” kata Trenggono.
Sebagai langkah sementara, BGN memberikan sanksi berupa suspend berat terhadap SPPG Kalitengah Tanggulangin. Dapur tersebut untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi dan melayani program MBG sampai proses evaluasi serta investigasi selesai dilakukan.
Tidak hanya menghentikan operasional SPPG, BGN juga mencopot kepala dapur SPPG Kalitengah Tanggulangin dari jabatannya.
“Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan,” tegasnya.
Pengawasan SPPG Diklaim Dilakukan Ketat
Mayjen TNI Trenggono menjelaskan bahwa BGN selama ini melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di berbagai wilayah.
Pengawasan tersebut antara lain dilakukan melalui pertemuan secara daring setiap pagi bersama para penanggung jawab SPPG di seluruh provinsi.
Melalui pertemuan tersebut, BGN memantau perkembangan operasional dapur SPPG di berbagai daerah. Pengawasan mencakup proses penerimaan bahan mentah hingga proses pengolahan dan pendistribusian makanan.
“Kami mengecek secara langsung melalui Zoom mulai dari penerimaan barang mentah sampai dengan pengecekan, baik-buruknya bahan-bahan ini,” jelas Trenggono.
Ia menambahkan, proses pengawasan juga mencakup kegiatan pembersihan bahan makanan, memasak, hingga pendistribusian dan pembagian porsi.
Bahkan, aktivitas operasional dapur dapat berlangsung hingga malam hari.
PPPA Siapkan Pendampingan Trauma Healing.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan apabila para santri korban keracunan mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
Menurutnya, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik korban, tetapi juga aspek psikologis dan emosional, terutama bagi anak-anak yang mengalami peristiwa tersebut.
Kementerian PPPA membuka peluang kolaborasi dengan pihak pondok pesantren untuk melakukan pendampingan atau trauma healing apabila memang dibutuhkan.
“Kalau memang pihak pondok pesantren bisa melakukan pendekatan trauma healing untuk anak-anak, ya alhamdulillah. Tapi seandainya masih membutuhkan, kami siap untuk berkolaborasi agar anak-anak ini siap kembali ke sekolah,” ujar Arifah.
Kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan santri tersebut kini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain memastikan seluruh korban memperoleh perawatan hingga pulih, evaluasi terhadap pengelolaan dapur SPPG menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Dengan penghentian sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin dan dilakukannya investigasi, pemerintah diharapkan dapat menemukan penyebab kejadian secara menyeluruh serta memastikan penerapan standar keamanan pangan dan SOP dalam penyediaan makanan program MBG berjalan sebagaimana mestinya.
(AHF/KominfoSidoarjo)
