Sukabumi – Republiknews.com – Revitalisasi sekolah mestinya menjadi ruang pembelajaran manajemen bagi pihak sekolah: bagaimana mengelola, mengawasi, dan memastikan kualitas bangunan demi murid-muridnya.
Namun, kenyataan di lapangan kerap berbeda. Setiap kali muncul masalah, jawaban yang keluar begitu sederhana dan penuh “kearifan lokal”: “serahkan saja ke supplier.”
Sungguh solusi praktis—sekolah jadi tidak perlu repot mengurusi apa-apa.
Supplier, yang tugas aslinya sebatas mengantar material, kini naik kasta menjadi kontraktor bayangan. Ia menjual barang, sekaligus mengatur siapa yang harus memasangnya.
Untung dobel, kuasa pun dobel. Dan sekolah? Tak usah minder, cukup jadi figuran yang kebetulan masih diberi kesempatan membubuhkan tanda tangan.
Kualitas proyek? Ah, tentu tidak terlalu buruk—asal kita tidak keberatan dengan dinding yang sedikit rapuh, atau spesifikasi yang dipangkas.
Bagaimanapun juga, laporan di atas kertas tetap terlihat rapi. Bukankah itu yang lebih penting?
Padahal, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sudah tegas: penyedia tidak boleh merangkap pelaksana. Tetapi apa arti regulasi, kalau garis batas bisa dihapus semudah kapur di halaman sekolah?
Ironinya semakin kental: sekolah yang seharusnya memegang kendali justru terdegradasi menjadi penonton pasif.
Supplier jadi bintang utama, sekolah sekadar stempel legalitas. Sebuah kemajuan yang, tentu saja, patut kita “syukuri.”
Jika praktik ini terus dibiarkan, revitalisasi akan melahirkan bangunan sekolah baru—ya, setidaknya bangunan fisiknya. Adapun integritasnya? Biarlah cukup menjadi catatan kaki kecil yang mudah dilupakan.
Supplier merangkap pelaksana bukanlah sekadar pelanggaran aturan. Ia adalah litotes yang pahit: seolah-olah hanya hal kecil, padahal bisa menghancurkan fondasi pendidikan itu sendiri.
(Roy/Dika)
