Sukabumi, Republiknews.com – Kerusakan ruas jalan kabupaten yang melintasi Desa Tanjungsari, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Jalan yang seharusnya berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat kini justru berubah menjadi hambatan serius bagi aktivitas warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang memprihatinkan.
Aspal nyaris tidak bersisa, lubang-lubang dalam, serta genangan air dan lumpur saat hujan menjadi pemandangan yang terus berulang.
Kondisi ini bukan hanya menurunkan kenyamanan berkendara, tetapi secara langsung membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ironisnya, kerusakan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa penanganan berarti.
Padahal, ruas jalan ini berstatus sebagai jalan kabupaten, yang secara hukum dan administratif berada di bawah tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Namun hingga kini, tanggung jawab tersebut belum tercermin dalam tindakan nyata di lapangan.
Kerugian Warga yang Terus Diabaikan
Dampak buruk dari rusaknya jalan ini dirasakan hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Di sektor ekonomi, distribusi hasil pertanian menjadi lambat dan mahal. Biaya angkut meningkat, harga jual menurun, dan petani kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pada sektor kesehatan, persoalan jauh lebih serius. Akses menuju fasilitas kesehatan terhambat, terutama saat kondisi darurat.
Setiap menit keterlambatan akibat jalan rusak berpotensi mempertaruhkan keselamatan nyawa. Namun kondisi tersebut seolah belum cukup menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk bertindak cepat.
Begitu juga di bidang pendidikan, para pelajar dipaksa menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang tidak ramah.
Perjalanan ke sekolah penuh risiko, waktu tempuh lebih lama, dan keselamatan menjadi taruhan harian.
Situasi ini mencerminkan betapa akses pendidikan di wilayah pinggiran masih belum menjadi prioritas utama.
Tokoh masyarakat setempat menilai, persoalan jalan rusak di Tanjungsari bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan persoalan komitmen pembangunan.
Selama ini, warga kerap mendengar janji perbaikan, pendataan, dan rencana anggaran, namun realisasi di lapangan tak kunjung terlihat.
“Setiap tahun kami mendengar soal perencanaan dan anggaran. Tapi jalan ini tetap rusak. Seolah-olah wilayah kami tidak masuk peta prioritas pembangunan,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Warga menegaskan bahwa infrastruktur jalan bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar.
Tanpa akses jalan yang layak, pembicaraan tentang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang merata hanya akan berhenti sebagai slogan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan kapan jalan tersebut akan perbaikan maupun kepastian realisasi anggaran pemeliharaan jalan pada tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, warga Desa Tanjungsari kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: menunggu kehadiran negara yang terasa dekat di atas kertas, namun jauh di kenyataan.
(Budi AF)
