Sukabumi – Republiknews.com – Belakangan ini, muncul perdebatan mengenai apakah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) boleh menjadi ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sebelumnya, aturan melarang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjabat posisi tersebut. Pertanyaannya, apakah larangan serupa juga berlaku bagi guru P3K?
Dalam regulasi kepegawaian, baik PNS maupun P3K termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keduanya memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di bawah pengawasan pemerintah.
Oleh karena itu, jika larangan bagi PNS sudah jelas, logikanya aturan yang sama juga diterapkan kepada P3K.
Namun, hingga saat ini belum ada peraturan eksplisit yang secara spesifik menyebutkan larangan bagi guru P3K untuk menjadi ketua PKBM.
Kasus di Karawang yang melibatkan seorang guru P3K yang merangkap sebagai ketua PKBM menunjukkan bahwa isu ini tidak bisa dianggap remeh.
Beberapa pihak menganggap rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi fokus seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah perlu segera memberikan kejelasan mengenai kebijakan ini agar tidak terjadi multitafsir di lapangan.
Jika memang ada aturan yang membatasi peran guru P3K dalam PKBM, maka perlu ada solusi agar mereka tetap bisa berkontribusi tanpa melanggar ketentuan yang ada.
Sebaliknya, jika diperbolehkan, perlu ada regulasi yang mengatur batasan serta tanggung jawabnya agar tidak mengganggu tugas utama sebagai tenaga pendidik.
Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peran guru, baik di sekolah maupun di PKBM, harus selalu diarahkan untuk kepentingan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *Budi. AF/ Roy
