Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.
Republiknews.com – Setiap 10 November, negeri ini mendadak dipenuhi kata-kata heroik. Pidato tentang pengorbanan terdengar di mana-mana.
Foto para pahlawan dipajang, karangan bunga menghiasi berbagai sudut, upacara berlangsung khidmat, dan para pejabat kembali tampil dengan pesan-pesan nasionalisme yang begitu meyakinkan.
Sayangnya, setelah mikrofon dimatikan, upacara selesai, dan kamera meninggalkan lokasi, kehidupan rakyat kembali berjalan dengan persoalan yang sama.
Harga kebutuhan pokok tetap menjadi beban, lapangan pekerjaan masih menjadi perjuangan, pendidikan berkualitas belum sepenuhnya terjangkau, sementara masyarakat kecil harus terus beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang terkadang lebih mudah dibuat daripada dirasakan manfaatnya.
Barangkali inilah keistimewaan negeri kita: sangat pandai merayakan perjuangan masa lalu, tetapi masih sering gagap ketika harus menyelesaikan penderitaan masa kini.
Kita begitu fasih mengucapkan kata merdeka, tetapi sebagian masyarakat masih belum merdeka dari kemiskinan.
Kita begitu lantang berbicara tentang keadilan sosial, tetapi rakyat kecil masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan hak-haknya.
Kita mengagungkan persatuan, tetapi kepentingan sering kali lebih mudah menyatukan mereka yang memiliki kekuasaan daripada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan.
Jangan-Jangan yang Merdeka Hanya Pejabatan, Bukan Kehidupan Rakyat. Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka. Tetapi apakah seluruh rakyat sudah benar-benar menikmati arti kemerdekaan?
Bagi seorang pejabat, kemerdekaan mungkin berarti kebebasan menjalankan kewenangan dan menikmati fasilitas jabatan. Bagi pengusaha besar, kemerdekaan bisa berarti terbukanya ruang untuk memperluas keuntungan. Namun, bagi seorang buruh, kemerdekaan terkadang masih sebatas berharap gajinya cukup sampai akhir bulan.
Bagi rakyat kecil, kemerdekaan bukan soal seberapa megah panggung perayaan, melainkan apakah anaknya bisa sekolah tanpa dihantui biaya, apakah keluarganya bisa berobat tanpa terbebani ongkos, dan apakah hasil kerja kerasnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tidak semua orang merasakan kemerdekaan dengan cara yang sama. Ada yang merdeka untuk menikmati kekuasaan, sementara yang lain masih sibuk memperjuangkan kebutuhan dasar.
Ironisnya, ketika rakyat mengeluhkan keadaan, yang sering terdengar justru imbauan agar bersabar, bersyukur, dan menjaga stabilitas.
Seolah-olah kesulitan hidup adalah ujian kesabaran rakyat semata, bukan persoalan yang juga harus menjadi tanggung jawab mereka yang diberi mandat untuk mengurus negara.
Pahlawan tidak mempertaruhkan nyawa agar kekuasaan menjadi panggung keistimewaan.
Para pejuang dahulu mempertaruhkan nyawa demi membebaskan bangsa dari penjajahan.
Mereka tidak berjuang agar generasi setelahnya memiliki kesempatan untuk memperlakukan jabatan sebagai warisan kekuasaan, menjadikan fasilitas negara sebagai kemewahan pribadi, atau mengubah pengabdian menjadi ladang kepentingan.
Namun, dalam realitas kehidupan hari ini, kita masih menyaksikan bagaimana jabatan terkadang lebih menarik daripada tanggung jawabnya.
Ada yang begitu bersemangat ketika mendapatkan posisi, tetapi mendadak sulit ditemukan ketika masyarakat membutuhkan penyelesaian persoalan.
Ada yang begitu lantang berbicara tentang kepentingan rakyat saat membutuhkan dukungan, tetapi suaranya mendadak lebih pelan ketika rakyat mulai mempertanyakan janji.
Dalam situasi seperti ini, kita patut bertanya: apakah jabatan masih dipandang sebagai amanah, atau justru sudah dianggap sebagai tiket menuju kenyamanan?
Jangan sampai perjuangan para pahlawan yang dahulu melawan penjajahan justru digantikan oleh praktik-praktik yang membuat rakyat merasa tidak memiliki kuasa atas nasibnya sendiri.
Penjajahan memang telah berakhir secara politik, tetapi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan tetap harus dilawan.
Seremoni kepahlawanan tidak bisa mengenyangkan perut rakyat, kita tidak kekurangan upacara. Kita juga tidak kekurangan slogan. Bahkan, mungkin kita tidak pernah kekurangan pidato tentang perubahan.
Yang sering menjadi persoalan adalah jarak antara kata-kata dan kenyataan.
Setiap tahun kita berbicara tentang masa depan generasi bangsa, tetapi masih ada ruang kelas yang membutuhkan perhatian serius.
Kita berbicara tentang pemerataan pembangunan, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan dasar.
Kita berbicara tentang kesejahteraan, tetapi banyak keluarga masih harus menghitung ulang pengeluaran sebelum membeli kebutuhan sehari-hari.
Aneh memang. Dalam pidato, rakyat selalu menjadi prioritas. Dalam slogan, kepentingan masyarakat selalu ditempatkan di urutan pertama.
Namun, dalam praktiknya, rakyat terkadang harus berulang kali mengingatkan bahwa mereka masih ada dan masih membutuhkan perhatian.
Seolah-olah rakyat hanya menjadi tokoh utama ketika kampanye dan peringatan nasional berlangsung, tetapi berubah menjadi penonton ketika keputusan penting mulai dibicarakan.
Padahal, rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak kalimat indah. Mereka membutuhkan kebijakan yang masuk akal, pelayanan yang manusiawi, pembangunan yang tepat sasaran, dan pemimpin yang tidak alergi terhadap kritik.
Kritik bukan pengkhianatan, diam bukan selalu bentuk nasionalisme. Salah satu persoalan dalam kehidupan sosial kita adalah kecenderungan menganggap kritik sebagai gangguan, bahkan terkadang dicap sebagai bentuk ketidakloyalan.
Padahal, bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang seluruh rakyatnya selalu bertepuk tangan. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu mendengar suara berbeda, menerima koreksi, dan berani memperbaiki kesalahan.
Jika kebijakan keliru harus dikritik, maka kritiklah. Jika pelayanan publik buruk harus diperbaiki, maka perbaikilah. Jika ada penyimpangan dalam penggunaan amanah, maka pertanggungjawabkanlah.
Jangan sampai nasionalisme hanya diukur dari seberapa keras seseorang menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi tidak pernah diukur dari seberapa jujur ia menjalankan tanggung jawabnya.
Mencintai negara bukan berarti harus selalu memuji pemerintah. Sebaliknya, mengingatkan pemerintah agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat justru merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap bangsa.
Sebab, negara ini bukan milik segelintir orang yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Negara ini milik seluruh rakyat, termasuk mereka yang suaranya jarang terdengar di ruang-ruang pengambilan keputusan.
Melanjutkan perjuangan bukan dekadar meneruskan tradisi pidato. Tema Hari Pahlawan 2026,
“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”,
seharusnya tidak berhenti sebagai rangkaian kata yang dipasang pada spanduk peringatan.
Melanjutkan perjuangan berarti berani memberantas korupsi, bukan sekadar menjadikannya bahan pidato. Berani menegakkan keadilan, bukan hanya mengutipnya dalam sambutan. Berani membela masyarakat kecil, bukan hanya mendekati mereka ketika membutuhkan dukungan.
Bagi pemerintah, perjuangan hari ini adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bagi masyarakat, perjuangan adalah menjaga kejujuran, tidak mudah terpecah belah, serta tidak membiarkan ketidakadilan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah.
Dan bagi mereka yang memiliki kekuasaan, barangkali ada satu pelajaran sederhana dari para pahlawan: jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berganti, tetapi sejarah akan tetap mencatat bagaimana amanah itu digunakan.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk bercermin, bukan sekadar kesempatan untuk tampil gagah dalam seremoni.
Kita tidak sedang kekurangan orang yang pandai berbicara tentang perjuangan. Kita justru membutuhkan lebih banyak orang yang benar-benar berani berjuang tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai tujuan.
Sebab, terlalu mudah mengenang orang-orang yang telah gugur demi bangsa. Yang jauh lebih sulit adalah meneladani kejujuran, keberanian, dan pengorbanan mereka ketika kita sendiri sedang diberi kesempatan untuk memegang kekuasaan.
Jangan sampai para pahlawan dikenang dengan begitu khidmat setiap 10 November, sementara nilai-nilai perjuangan mereka justru dikuburkan perlahan oleh keserakahan, ketidakpedulian, dan kepentingan sesaat.
Dan mungkin, sindiran paling pahit bagi negeri ini adalah kenyataan bahwa kita begitu rajin mengajarkan generasi muda untuk menghormati pahlawan, tetapi terkadang lupa memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang layak diteladani.
Pahlawan dahulu berjuang agar rakyat tidak lagi hidup di bawah penindasan. Maka, jangan sampai generasi hari ini justru menciptakan keadaan yang membuat rakyat kembali merasa tidak berdaya.
Karena kemerdekaan bukan sekadar warisan yang harus dirayakan, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Jangan hanya mewarisi kemerdekaannya. Warisi juga keberanian untuk memperjuangkan keadilan.
Penulis: Budi AF
