RepublikNews.com
“Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”
Tema yang indah.
Begitu indah hingga mungkin bisa membuat kita lupa bahwa masih ada desa yang kesulitan memperbaiki jalan, saluran irigasi, dan fasilitas publik yang rusak.
Tapi tidak apa-apa.
Karena sekarang desa sedang mendapat hadiah baru.
Namanya Koperasi Desa Merah Putih.
Kata pemerintah, koperasi ini akan menjadi motor ekonomi rakyat. Menjadi pusat distribusi, pusat logistik, pusat perdagangan, pusat kesejahteraan, bahkan pusat harapan.
Pendek kata, hampir semua masalah desa seolah bisa selesai dengan satu resep yang sama.
Dan seperti biasa, ketika sebuah program disebut sebagai solusi untuk semua masalah, rakyat hanya punya dua pilihan:
Percaya.
Atau dianggap tidak mendukung pembangunan.
Yang menarik, dulu Dana Desa diperkenalkan dengan semangat memberi kewenangan kepada desa untuk menentukan prioritasnya sendiri.
Desa tahu apa yang mereka butuhkan.
Desa tahu jalan mana yang rusak.
Desa tahu sawah mana yang kekurangan air.
Desa tahu jembatan mana yang hampir roboh.
Tetapi rupanya sekarang desa dianggap belum cukup tahu.
Karena prioritasnya semakin sering ditentukan dari atas.
Musyawarah, tetap ada.
Tetapi kadang hasil musyawarah sudah diketahui sebelum musyawarah dimulai.
Mungkin inilah inovasi terbaru dalam demokrasi pembangunan.
Rakyat tetap diajak bicara.
Asalkan jawaban akhirnya tidak berubah.
Lebih menarik lagi ketika kita melihat siapa saja yang ikut mengawal pembangunan koperasi ini.
Tidak hanya kementerian.
Tidak hanya pemerintah daerah.
Tetapi juga TNI yang terlibat dalam berbagai tahapan pendampingan, pengawasan, hingga percepatan pembangunan fasilitas koperasi.
Tentu saja tidak ada yang meragukan disiplin TNI.
Justru karena itulah muncul pertanyaan.
Jika ekonomi desa membutuhkan tentara, lalu ekonomi itu sedang dibangun atau sedang diamankan?
Jika koperasi membutuhkan pengawasan berskala nasional, lalu yang kurang dipercaya rakyatnya atau programnya?
Dulu tentara menjaga perbatasan.
Sekarang ikut bicara koperasi.
Besok mungkin rakyat tidak perlu lagi rapat desa.
Cukup apel pagi.
Bagaimanapun, efisiensi adalah segalanya.
Sila keempat Pancasila berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Kalimat itu mengandung satu kata penting: permusyawaratan.
Bukan pengarahan.
Bukan penyeragaman.
Bukan daftar tugas yang turun dari atas.
Musyawarah berarti rakyat punya ruang untuk berkata, “Kami punya kebutuhan yang berbeda.”
Karena desa di pesisir tidak sama dengan desa pertanian.
Desa pegunungan tidak sama dengan desa industri.
Dan Indonesia terlalu luas untuk diselesaikan dengan satu cetak biru yang sama.
Ironisnya, semakin sering pemerintah berbicara tentang pemberdayaan desa, semakin sedikit ruang yang dirasakan desa untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri.
Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk bertanya.
Apakah desa sedang diberdayakan?
Ataukah sedang diarahkan?
Apakah rakyat sedang diajak menentukan masa depan?
Ataukah sekadar diminta menyetujui masa depan yang sudah ditentukan?
Karena persatuan bangsa memang penting.
Tetapi persatuan tidak boleh berarti semua orang harus berjalan ke arah yang sama tanpa boleh bertanya ke mana sebenarnya tujuan perjalanan itu.
Sebab Pancasila tidak lahir untuk membuat rakyat patuh.
Pancasila lahir agar kekuasaan selalu ingat bahwa kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat.
Termasuk rakyat yang tinggal jauh di desa-desa yang sering dipuji dalam pidato, tetapi tidak selalu didengar suaranya.
(Budi AF)
