RepublikNews.com – Ada yang bilang Sekretaris Desa (Sekdes) itu cuma “tukang ketik” yang kerjaannya ngurus administrasi dan bikin laporan keuangan.
Tapi kalau melihat tren korupsi dana desa, sepertinya predikat itu perlu direvisi: bukan cuma tukang ketik, tapi juga bisa jadi arsitek pembukuan fiktif yang menata angka-angka dengan sentuhan seni tingkat tinggi.
Dana desa, yang seharusnya jadi bahan bakar pembangunan di pelosok, justru kerap jadi “bahan bakar” untuk kendaraan pribadi segelintir orang menuju kemakmuran instan.
Skemanya klasik: mark up harga bahan material, proyek fiktif, hingga LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang penuh angka-angka sakti. Dan di balik semua ini, Sekdes sering muncul sebagai figur sentral. Tapi tunggu dulu, apakah dia benar-benar dalangnya?
Kalau mau jujur, skenario besar biasanya ditulis dan disutradarai oleh kepala desa. Sang kepala desa adalah produser utama yang menentukan proyek mana yang harus dijalankan, berapa anggarannya (dan berapa yang perlu “dikondisikan”), serta siapa yang berhak menikmati pembagian kue. Sekdes? Bisa dibilang dia sekadar “tim kreatif” yang memastikan semuanya terlihat rapi dan legal di atas kertas.
Tentu saja, tidak semua Sekdes hanya operator pasif. Ada juga yang naik pangkat menjadi “akuntan mafia” yang tahu betul cara menyulap angka tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan dalih “hanya menjalankan tugas”, mereka ikut dalam permainan, entah karena loyalitas, tekanan, atau sekadar demi merasakan manisnya dana yang seharusnya untuk rakyat.
Di desa-desa dengan sistem pengawasan yang lemah (baca: pengawas yang gampang dikondisikan), Sekdes bisa memainkan peran lebih besar. Jika kepala desa adalah aktor utamanya, Sekdes bisa jadi sutradara bayangan, memastikan setiap transaksi dan laporan berjalan mulus tanpa jejak mencurigakan.
Lalu, siapa yang paling rugi dalam skenario ini? Tentu saja, rakyat. Mereka yang dijanjikan jalan mulus tapi tetap harus melintasi kubangan lumpur. Mereka yang dijanjikan pembangunan, tapi akhirnya hanya melihat plang proyek tanpa realisasi. Mereka yang jadi penonton setia dalam sandiwara dana desa, tapi tidak pernah mendapatkan bagian tiket keuntungan.
Pada akhirnya, apakah Sekdes itu korban sistem, eksekutor, atau justru pemain utama? Jawabannya tergantung siapa yang menulis naskah, dan siapa yang cukup licin untuk lolos dari sorotan hukum.
(Budi.AF)
Disclaimer:
Artikel ini tidak menggeneralisasi semua Sekretaris Desa. Masih banyak yang menjalankan tugasnya dengan integritas. Tapi, kalau ada yang merasa tersindir, ya… mungkin ada baiknya introspeksi.
