Sukabumi – republiknews.com – Dana revitalisasi sekolah digelontorkan pemerintah untuk menghadirkan ruang belajar yang aman dan berkualitas.
Namun di lapangan, program mulia ini kerap berubah menjadi arena permainan anggaran.
Kepala sekolah memang melibatkan komite dalam kegiatan fisik, tetapi menutup rapat akses terhadap detail keuangan.
Komite hadir dalam rapat, ikut memantau pembangunan, bahkan terlibat dalam pengawasan teknis.
Tetapi ketika menyentuh pertanyaan inti—berapa nilai kontrak, harga material, dan realisasi dana—jawaban yang muncul selalu kabur.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan keuangan disodorkan hanya dalam garis besar, tanpa rincian yang memungkinkan pengawasan sesungguhnya.
Di balik dinding ketertutupan itu, berbagai modus penyimpangan mengintai:
Mark-up harga dan volume fiktif: Material dilaporkan lebih mahal atau lebih banyak dari pembelian sebenarnya.
Suplier titipan: Pemasok “pilihan” kepala sekolah menguasai pengadaan, meski kualitas barang diragukan.
Material non-SNI: Baja ringan, cat, dan keramik murah dipakai demi menyisakan anggaran, sementara dokumen melaporkan produk berstandar nasional.
Swakelola semu: Paket proyek dipecah agar luput dari mekanisme tender, lalu dikerjakan kontraktor bayangan.
Bangunan memang berdiri, tetapi kualitasnya kerap jauh dari spesifikasi: beton lebih tipis, dinding cepat retak, atap rawan bocor.
Sisa anggaran pun sulit dilacak, sementara komite sekolah hanya menjadi pengawas tanpa kunci.
Pemerintah daerah dan dinas pendidikan tak boleh membiarkan pola ini berulang.
Transparansi anggaran harus menjadi syarat mutlak—RAB, kontrak, dan laporan realisasi wajib dipublikasikan di papan informasi sekolah dan dapat diakses komite tanpa syarat.
Revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan tolak ukur integritas pengelola pendidikan.
Selama kepala sekolah bebas mengatur dana tanpa membuka data, setiap rupiah anggaran akan tetap rawan diselewengkan—dan masa depan anak-anak kita yang menjadi taruhannya.
(Budi/Roy/Dika)
