Sukabumi – Republiknews.com – Pendidikan berkualitas membutuhkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di Indonesia,
Namun, pada praktik pungutan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( KKKS ) kepada para kepala sekolah dari dana BOS menjadi persoalan yang perlu dikritisi.
Praktik pungutan yang dilakukan oleh KKKS setiap kali dana BOS cair menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan.
Dengan besaran yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa, pungutan ini menjadi beban tambahan bagi sekolah yang seharusnya memanfaatkan dana BOS secara optimal.
Meskipun KKKS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan membangun jejaring antar-sekolah, namun pemungutan dana dari kepala sekolah justru bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana BOS yang harus bebas dari pungutan tidak resmi.
Jika apabila praktik ini dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin tujuan utama dari dana BOS akan terdistorsi..
Meskipun regulasi telah mengatur dengan jelas bahwa penggunaan dana BOS harus sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak celah yang memungkinkan praktik pungutan semacam ini terjadi.
Kegiatan rapat KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) tidak bisa didanai oleh dana BOS, kecuali jika kegiatan tersebut secara langsung bermanfaat untuk operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan, serta diizinkan dalam Juknis BOS yang berlaku.
Alasan Rapat KKKS Tidak Bisa Dibiayai BOS:
*BOS hanya untuk kepentingan operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan langsung sekolah, bukan untuk organisasi kepala sekolah.
*KKKS bukan bagian dari operasional sekolah. KKKS adalah forum atau wadah profesional kepala sekolah, bukan bagian dari struktur sekolah yang dibiayai BOS.
*Tidak termasuk dalam komponen Juknis BOS. Jika tidak disebutkan dalam Juknis BOS sebagai komponen yang bisa dibiayai, maka tidak boleh digunakan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait terutama Dinas pendidikan harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS. Setiap pungutan dapat dipertangungjawabkan. Bukan justru tercium bau bau yang mencurigakan.
Jika terbukti ada pihak yang secara sistematis memanfaatkan dana BOS untuk kepentingan tertentu di luar peruntukannya, maka harus ada tindakan tegas yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diberikan, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola dengan baik. *Budi.AF
