Menghidupkan Kembali Tradisi Kritisisme: Tugas Kenabian Kaum Intelektual di Era Oligarch
KRITISISME merupakan ciri utama kaum intelektual yang senantiasa melekat dan tumbuh menjadi etos pergerakan di belahan bumi manapun mereka berpijak.
Kelaziman tradisi kritisisme terbukti mampu menciptakan kebesaran dan kekuatan masyarakat, bahkan kehormatan dan kedigdayaan masyarakat di suatu bangsa dan negara.
Sejarah membuktikan bahwa kekuatan kritisisme kaum intelektual berperan vital dalam membentuk bobot kebudayaan dan peradaban. Dinamika dan pergolakan yang dipicu oleh kritisisme intelektual ini menjadi pendorong utama bagi sebuah bangsa dan negara untuk terus bergerak maju, meraih kemuliaan, martabat, dan kedaulatan. Hal demikian bisa terjadi karena jiwa, pikiran, serta seluruh karya ideologis kaum intelektual dicurahkan untuk khidmat umat, bangsa, dan negara.
Indonesia merdeka dari kaum imperialis yang menjajah kurang lebih 3, 5 abad, diwujudkan oleh kaum intelectual. M. Hatta, Agus Salim, Syahrir, M. Natsir, Soekiman, Kasman Singodimejo, M. Roem, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Sucipto Mangunkusumo, J. Kasimo, Johanes Leimena, dll. Mereka adalah sekolompok kaum intectual ideologis yg mengambil alih urusan kemerdekaan dari perang grilya ke diplomasi di meja perundingan. Indonesiapun merdeka, diurus oleh generasi tercerahkan, terdidik, terpelajar yang memiliki komitmen dan dan militansi ke-Indonesiaan.
Sebaliknya, sebuah bangsa akan stagnan, kehilangan orientasi, redup, dan runyam, jika kehilangan peran kritis kaum intelektual yang bertugas menggali dan menemukan persoalan yang menggumpal dan mengendap dalam kehidupan masyarakat.
Sebuah situasi ketika jiwa, pikiran, dan seluruh hal yang berkait dengan misi keilmuan tidak menginstitusi sebagai ideologi gerakan kaum intelektual.
Artinya, intelektual yang terasing dari pergumulan dan pergolakan kemanusiaan, intelektual yang tanpa sikap kritisisme di ruang publik, abai terhadap kekejaman kekuasaan dan penindasan rakyat adalah ciri intelektual yang tidak berkarakter merdeka dan progresif. Intelektual yang terpasung, dipenjara oleh rasa takut lapar dan kehilangan jabatan!
Sejatinya peran kritisisme kaum intelektual diperlukan untuk menganalisis persoalan kebijakan pembangunan, arah politik, dengan pisau analisisnya yang tajam sehingga dapat memberikan pemecahan solutif terhadap berbagai hal yang terjadi.
Tugas dan peran kaum intelektual yang demikian ini, sering kali mengundang benturan dengan para penguasa. Pemerintahan hipokrit seringkali terganggu, merasa tidak nyaman, dan alergi, sehingga kerap kali memusuhi, bahkan menjadikan kaum intelektual sebagai musuh utama negara.
Oleh karena itu mereka memposisikan kaum intelektual sebagai musuh yang harus dihabisi, demi kelancaran kekuasaan politik yang melanggengkan dinasti oligarch.
Para intelektual yang menghidupkan dan menjalani tradisi kritisisme sosial dan politik dalam kehidupan bernegara sesungguhnya sedang menjalani tugas kenabian untuk menyelamatkan peradaban umat manusia dari krisis moral maupun ancaman kemusnahan
Para intelektual yang sedang bertarung membebaskan rakyat dan bangsanya dari hegemoni kekuasaan politik, hukum dan ekonomi, menyelamatkan rakyat dari invasi, ekspansi para aggressor, oligarch, sesungguhnya sedang menunaikan tugas kekhalifahan dan kehambaannya kepada Allah SWT
Tindakan kaum intelektual yang demikian itu merupakan bentuk perjuangan moral dan ideologis yang paling asasi. Mereka peduli dan berkomitmen pada kepentingan rakyat.
Semangat itu tentunya sejalan dengan proses pengkahderan HMI melalui Basic Training, Intermediate Training, Senior Course, Latihan Khusus Kohati atau HMI Wati, dan Advance Training HMI, serta semua aktivitas kepengurusan di semua level.
Proses kaderisasi ini, termasuk semua aktivitas kepengurusan di setiap level, bertujuan untuk melambagakan watak dan sifat kenabian menjadi etos pergerakan kader HMI.
Harapannya, tentu saja akan lahir kader-kader yang peduli, berpihak pada rakyat, serta memiliki kesanggupan dan keberanian untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan!
Pelembagaan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) menjiwai misi, mengaliri jiwa, dan mewujudkan sikap independensi kader HMI, yang kemudian terartikulasi dalam pola strategis. Proses ideologisasi ini membentuk kader yang mampu menggerakkan perubahan, demi mewujudkan peradaban masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi.
Masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah konstruksi ideal.
Sejatinya, hak untuk mendapatkan keadilan, termasuk di bidang ekonomi (penghidupan yang layak) telah menjadi fitrah setiap manusia. Sebab adanya keadilan ekonomi akan menjamin terwujudnya ketertiban sosial. Sebaliknya, letupan sosial yang mengarah pada ketegangan sosial seperti gerakan separatisme, disintegrasi, konflik sipil-militer, bermula dari ketidakadilan ekonomi sebagai faktor pemicu.
Pranata masyarakat yang berkeadilan ekonomi sebagai dasar terwujudnya ketertiban sosial itu hanya bisa diraih oleh suatu kekuasaan yang berkeadilan dan teruji secara kredibilitas oleh publik. Profil pemimpin yang demikian itu hanya bisa lahir dari proses politik yang demokratis dan berkeadilan.
Sepanjang election yang curang, maka selama itu pula jangan berharap keadilan sosial dan keadilan ekonomi tercipta, meskipun Indonesia yang kita cintai ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah.
Kurang lebih 10 tahun Jokowi berkuasa, dia telah menyendera kemerdekaan intelektual, kebebasan mimbar para akademisi dengan berbagai intimidasi yang represif. Kesewenangan yang melampaui batas rasio konstitusional telah melembaga tanpa rintangan berarti, dikala fungsi dan peran kritis kaum intelektual telah hilang.
Narasi dan diksi kritisisme kaum intelektual tersendera, ketika penguasa hanya menjadi jongos yang bekerja untuk melayani syahwat para oligarch. Sungguh Tragis!
Nusa Ina Pulau Osi Kabupaten Seram Bagian Barat, 5 Juli 2024
MHR Shikka Songge
