Sukabumi – republiknews.com – Dalam satu tarikan napas antara formalitas birokrasi dan kehangatan relasi sosial, Pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak, kembali menunjukkan keberpihakannya pada struktur paling dasar tata kelola masyarakat: RT, RW, dan satuan pengamanan lingkungan alias hansip. Penyaluran insentif dilaksanakan hari ini (29/5/2025) di aula kantor desa, dalam suasana akuntabel dan penuh apresiasi.
Momentum ini tidak sekadar penyerahan amplop atau pencatatan dalam laporan administrasi desa. Lebih dari itu, ini adalah bentuk konkret pengakuan negara—dalam miniatur desanya—atas kerja-kerja senyap namun vital dari para pengurus lingkungan. Mereka yang disebut oleh Kades Jenal Abidin sebagai “garda depan pelayanan publik dan keamanan warga.”
Tidak cukup berhenti di ruang formal, Kang Jenal (sapaan akrab Kades Sukamaju) adalah tipikal pemimpin lokal dengan pendekatan yang merakyat namun tidak gagap digital. Dalam keseharian, ia aktif menginisiasi kegiatan gotong royong, terutama dalam program Jumat Bersih (Jumsih). Di sinilah wajah kepemimpinan partisipatif menemukan makna: ketika seorang kepala desa ikut mengayunkan cangkul, menyapu selokan, dan menyapa warga tanpa podium.
Yang menarik, gaya komunikatif Kang Jenal merambah pula ke ruang maya. Lewat akun TikTok pribadinya, @kangjenal, ia secara rutin membagikan informasi desa, gagasan pembangunan, hingga ajakan moral berbasis kearifan lokal. Di tengah arus konten digital yang sering kehilangan arah, kehadiran akun ini menjadi suplemen informasi yang bergizi dan membumi.
Dalam sambutannya, Kang Jenal menegaskan bahwa insentif ini bukan hanya pelengkap struktur anggaran, tetapi bentuk penghargaan terhadap peran RT, RW, dan hansip sebagai simpul komunikasi dan penjaga harmoni sosial. “Mereka yang pertama ditanya saat warga kehilangan KTP, sampai yang pertama ditarik ketika ada keributan kecil di kampung. Maka minimal, insentif ini jadi tanda bahwa kita peduli,” ujarnya.
Seorang Ketua RW yang hadir menyambut baik perhatian tersebut. Baginya, penghargaan ini bukan semata nilai nominal, melainkan legitimasi moral atas kerja-kerja sosial yang kerap dilakukan di luar jam dinas, tanpa pamrih dan tanpa jaminan pensiun.
Penyaluran insentif dilaksanakan secara tertib, berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa. Tidak ada drama, tidak ada pungli, dan tidak ada penumpang gelap. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi di banyak tempat, Desa Sukamaju justru menawarkan preseden yang patut ditiru.
Dengan semangat kolaboratif, transparan, dan berbasis teknologi, Pemerintah Desa Sukamaju menegaskan komitmennya membangun tata kelola desa yang responsif, partisipatif, dan inklusif. Sebuah miniatur pemerintahan yang tak sekadar berjalan, tetapi juga memberi harapan.
(Budi.AF)
