Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.
Ketua Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI)
Badan Otonom DPP LPKAN Indonesia
SURABAYA -Perubahan teknologi, kompleksitas regulasi, dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin tinggi menghadirkan tantangan baru bagi profesi hukum. Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak sarjana hukum yang dilahirkan perguruan tinggi, melainkan apakah lulusan tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Di sinilah konsep manajemen talenta menjadi relevan. Talenta tidak cukup dipahami sebagai individu berijazah, tetapi sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Secara kebijakan, pengembangan talenta nasional memperoleh landasan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 dan kebijakan Manajemen Talenta Nasional yang kemudian diperkuat dalam berbagai kebijakan pemerintah. Dalam bidang aparatur sipil negara, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN. Artinya, pengembangan karier harus semakin bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan sekadar kedekatan atau senioritas.
Dalam konteks pendidikan tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2012 juga membuka ruang pengakuan kompetensi dan prestasi lulusan melalui Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Namun, perlu dibedakan antara SKPI sebagai dokumen pendamping ijazah dan sertifikasi kompetensi profesi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun profil lulusan yang lebih siap memasuki dunia profesional.
Jurang antara Ijazah dan Kompetensi
Fenomena skills gap menjadi salah satu persoalan penting ketenagakerjaan modern. Gelar akademik menunjukkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan formal, tetapi belum otomatis membuktikan penguasaan kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh industri atau institusi.
Dalam praktik pemerintahan dan dunia usaha, kebutuhan tersebut terlihat pada bidang perancangan kontrak, audit kepatuhan hukum, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian sengketa, serta tata kelola regulasi.
Kesalahan dalam menyusun kontrak dapat menimbulkan sengketa. Ketidakpahaman terhadap regulasi pengadaan dapat meningkatkan risiko administratif maupun hukum. Demikian pula, penyelesaian konflik tanpa mediator yang memiliki kompetensi memadai dapat membuat persoalan sederhana berkembang menjadi sengketa panjang.
Karena itu, sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi BNSP dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi seseorang. Namun, sertifikasi bukan pengganti pendidikan akademik. Keduanya justru idealnya berjalan beriringan: ijazah membangun fondasi keilmuan, sedangkan sertifikasi menguji kompetensi tertentu sesuai standar profesi.
Mengapa Sertifikasi Profesi Penting bagi Mahasiswa dan Sarjana Hukum?
Bagi mahasiswa hukum, sertifikasi profesi dapat menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan kompetensi praktis. Selama kuliah, mahasiswa memperoleh dasar-dasar ilmu hukum, teori, asas, dan metodologi. Namun, dunia kerja menuntut kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam persoalan konkret.
Melalui pelatihan dan asesmen berbasis kompetensi, mahasiswa dapat mulai mengenali standar pekerjaan profesional, misalnya bagaimana menganalisis risiko hukum, menyusun dokumen kontrak, memahami proses pengadaan, melakukan identifikasi persoalan hukum, atau membantu proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengalaman belajar tidak hanya berhenti pada ruang kelas.
Manfaat lainnya adalah memperkuat profil lulusan ketika memasuki pasar kerja. Sertifikasi yang diterbitkan melalui LSP berlisensi BNSP, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku, memberikan pengakuan kompetensi berdasarkan standar tertentu. Hal ini berbeda dengan sertifikat keikutsertaan seminar atau pelatihan yang pada dasarnya hanya membuktikan seseorang pernah mengikuti kegiatan.
Bagi mahasiswa tingkat akhir, kompetensi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi mempersiapkan diri menghadapi transisi dari kampus menuju dunia profesional. Namun, sertifikasi tidak boleh dipahami sebagai jaminan otomatis memperoleh pekerjaan. Faktor lain seperti prestasi akademik, pengalaman magang, kemampuan komunikasi, integritas, jaringan profesional, dan kebutuhan pasar kerja tetap menentukan.
Bagi sarjana hukum yang telah lulus, manfaat sertifikasi menjadi semakin strategis. Sertifikasi dapat membantu menunjukkan bidang kompetensi yang dikuasai secara lebih spesifik. Seorang sarjana hukum, misalnya, dapat mengembangkan kompetensi pada bidang legal auditing, contract drafting, mediasi, atau kontrak pengadaan sesuai standar kompetensi yang tersedia dan relevan dengan pekerjaannya.
Hal ini penting karena gelar Sarjana Hukum (S.H.) bersifat akademik, sedangkan sertifikasi kompetensi menunjukkan penguasaan terhadap kompetensi tertentu yang dinilai berdasarkan standar yang digunakan dalam skema sertifikasi. Dengan kata lain, keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi.
Sertifikasi juga dapat meningkatkan mobilitas profesional. Sarjana hukum tidak harus membatasi karier pada profesi yang secara tradisional diasosiasikan dengan lulusan hukum. Kompetensi hukum dibutuhkan dalam pemerintahan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perbankan, konstruksi, pengadaan, kepatuhan, compliance, manajemen risiko, hingga organisasi masyarakat sipil.
Namun demikian, terdapat satu prinsip yang harus dijaga: sertifikasi kompetensi bukan pengganti izin atau persyaratan profesi tertentu. Profesi seperti advokat, notaris, hakim, jaksa, mediator pengadilan, dan profesi lain memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme profesinya masing-masing. Karena itu, mahasiswa dan sarjana hukum perlu memahami dengan tepat fungsi sertifikasi yang mereka pilih.
Dengan perspektif tersebut, sertifikasi profesi seharusnya tidak diperlakukan sebagai sekadar “tambahan sertifikat” untuk memperpanjang daftar prestasi dalam CV. Nilai utamanya terletak pada kompetensi yang benar-benar dikuasai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi mahasiswa, sertifikasi dapat menjadi investasi kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Bagi sarjana hukum, sertifikasi dapat menjadi instrumen penguatan dan spesialisasi profesional. Bagi pemberi kerja, sertifikasi dapat menjadi salah satu informasi tambahan dalam menilai kompetensi calon tenaga profesional.
Karena itu, ekosistem pendidikan hukum idealnya bergerak dari paradigma “lulus dan mencari pekerjaan” menuju “lulus dengan kompetensi yang relevan dan siap dikembangkan.” Ijazah memberikan fondasi keilmuan; pengalaman memberikan kematangan; sertifikasi memberikan pengakuan atas kompetensi tertentu; sedangkan integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan profesi hukum.
Inilah esensi manajemen talenta hukum: bukan sekadar menghasilkan lebih banyak sarjana, tetapi mempersiapkan sarjana hukum agar mampu menjadi profesional yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.
Kolaborasi untuk Membangun Profesional Hukum
Atas kebutuhan tersebut, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI), bersama LPKAN Indonesia, PT Forjasi Lentera Indonesia, PT Utama Lestari Indonesia, Jimly School of Law and Government, dan LSP Jimly, mengembangkan kerja sama pendidikan dan sertifikasi profesi hukum.
Kerja sama yang diresmikan di Surabaya pada 10 September 2026 tersebut diarahkan untuk memperluas akses pengembangan kompetensi melalui sejumlah program, antara lain Certified Legal Auditor (CLA), Certified Contract Drafter (CCD), Certified Mediator Conciliator (CMC), dan Certified Procurement Contract Drafter (CPCD).
Program tersebut pada dasarnya menjawab kebutuhan spesifik dunia kerja. Auditor hukum membutuhkan kemampuan mengidentifikasi kepatuhan regulasi. Perancang kontrak dituntut memahami struktur, risiko, dan akibat hukum perjanjian. Mediator memerlukan kemampuan komunikasi serta teknik penyelesaian sengketa.
Sementara bidang kontrak pengadaan membutuhkan pemahaman terhadap hukum kontrak sekaligus regulasi pengadaan barang dan jasa.
Pengembangan kompetensi juga penting dilakukan sejak bangku kuliah. Program Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter bagi mahasiswa hukum dapat menjadi jembatan antara teori akademik dan pengalaman profesional, sepanjang kurikulum, standar kompetensi, serta pengakuan sertifikasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari Sarjana Menjadi Talenta Profesional
Era disrupsi menuntut perubahan paradigma. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, sementara dunia kerja tidak cukup hanya mencari pemegang ijazah.
Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mempertemukan pendidikan, kompetensi, sertifikasi, pengalaman, dan kebutuhan pasar kerja.
Manajemen talenta hukum karena itu bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan investasi sumber daya manusia. Semakin kompeten para profesional hukum, semakin besar peluang terciptanya kontrak yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, pengadaan yang akuntabel, dan penyelesaian sengketa yang efektif.
Pada akhirnya, tujuan pengembangan talenta hukum bukan sekadar memperoleh selembar sertifikat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap orang ditempatkan sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
Dari kampus menuju profesional. Dari kompetensi menuju kontribusi.
Dari tata kelola hukum yang baik menuju Indonesia yang lebih kuat.
Surabaya, 18 September 2026
