Sukabumi, Republiknews.com – Di banyak tempat, papan proyek adalah etalase kejujuran. Tapi di Sukabumi, etalase itu tampaknya dikelola oleh kontraktor siluman.
Pada kolom yang seharusnya berisi nama pelaksana, justru dibiarkan kosong, seolah-olah kontraktornya sadar bahwa kualitas pekerjaannya lebih aman bila dikerjakan dalam gelap.
Anggaran ditulis gede-gede, sumber dana tampil gagah, tapi nama pelaksana justru kabur seperti maling yang tahu dirinya salah. Publik pun tidak lagi bertanya-tanya, tetapi mulai curiga, apa kontraktornya memang sengaja menghilang, supaya tidak mudah dicari ketika pekerjaan nanti bermasalah?
Material berserakan, alat berat mengaum, pekerja sibuk hilir-mudik—namun sang pelaksana tetap bersembunyi, mungkin sedang mempraktikkan jurus “proyek ninja”, bekerja keras agar tidak terlihat.
Atau mungkin mereka sadar, menuliskan nama di papan proyek adalah undangan untuk dimintai pertanggungjawaban—sesuatu yang tampaknya mereka hindari seperti musibah.
Yang jelas, ketidakhadiran nama pelaksana adalah indikasi bahwa kontraktor sendiri tidak percaya diri terhadap pekerjaannya.
Jika mereka yakin hasilnya baik, sudah pasti nama itu dipajang besar-besar. Tapi faktanya, yang muncul justru papan proyek paling pemalu sepanjang sejarah infrastruktur lokal.
Padahal, Pasal 11 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara terang benderang mewajibkan pemerintah dan pihak terkait untuk mengumumkan informasi lengkap tentang pelaksanaan kegiatan.
Dengan kata lain, kontraktor yang tidak menulis namanya sama saja membuang kewajiban hukum ke selokan.
Dan celakanya, publik yang jadi korban. Mereka berhak tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi pelaksana memilih menyembunyikan identitas seperti orang yang takut tagihan di warung.
Betapa ironisnya: uang negara dipakai, jalan dibangun, tapi pelaksananya malah bertingkah seperti tamu gelap pesta pernikahan—datang makan, lalu kabur sebelum nama tercatat di buku tamu.
Jika urusan sepele seperti memasang nama saja tidak sanggup dilakukan, bagaimana masyarakat bisa berharap ketelitian pada struktur, kualitas material, atau ketepatan pengerjaan?
Kontraktor yang berani mengerjakan proyek tapi tidak berani mengakui diri adalah tanda bahaya yang lebih besar daripada lubang jalan.
Aspal bisa hitam, beton bisa mengeras, tapi reputasi pelaksana yang sembunyi-sembunyi itu justru semakin rapuh. Dan yang paling retak dalam proyek seperti ini bukan infrastruktur—tetapi kepercayaan publik.
Sebelum proyek selesai, ada satu pekerjaan yang jauh lebih mendesak bagi pelaksana:
membereskan mentalitas pengecut, lalu menuliskan nama sendiri di papan proyek.
Karena kalau pekerjaan mau dipuji, minimal beranilah mengakui diri.
(Budi AF)
