Sukabumi – republiknews.com – Selamat datang di Desa Konoha, tempat di mana demokrasi dibunuh secara perlahan—oleh senyum keluarga sendiri.
Konoha bukan lagi desa biasa. Ia kini berubah menjadi kerajaan mini yang makmur di bawah satu marga. Kepala desa tak hanya memimpin, tapi juga membentuk kabinet keluarga.
Anaknya diangkat jadi staf desa. Mantunya pun menyusul. Bahkan, ponakan yang dulu cuma bantu nyabit rumput kini duduk di belakang meja, ikut menandatangani dokumen desa.
Tak lupa, kursi BPD juga diamankan. Karena apa gunanya pengawasan kalau bisa dikendalikan dari ruang makan?
Seharusnya, perangkat desa dipilih lewat seleksi terbuka, kompetitif, dan transparan. Tapi di Konoha, yang dibuka cuma album keluarga. Yang diuji bukan kemampuan, tapi kekerabatan. Wawancaranya? Cukup pastikan satu marga.
Inilah bentuk nepotisme paling telanjang, yang dibalut baju adat dan disuguhi senyum di rapat dusun. Kepala desa bukan lagi pelayan publik, melainkan CEO keluarga yang mengelola desa layaknya firma warisan.
Otonomi desa sejatinya diberikan agar desa bisa berdaya. Tapi di Konoha, otonomi jadi dalih untuk memonopoli kekuasaan. Ini bukan pembangunan desa, tapi pembangunan dinasti lokal yang rapi dan mengakar.
Lucunya, semua berjalan dengan penuh “legalitas semu”. Tak ada yang protes. Masyarakat diam. Mungkin karena sudah pasrah. Atau karena takut kehilangan bantuan sosial yang dikendalikan oleh tangan-tangan kerabat juga.
Jika demokrasi mati di tingkat pusat, kita masih bisa berteriak lewat media. Tapi kalau demokrasi mati di desa, seringkali tak ada yang berkabung.
Pemakaman demokrasi di Konoha berjalan sunyi—karena petugas pemakaman pun bagian dari keluarga juga.
Desa bukan milik kepala desa. Apalagi milik keluarganya. Tapi tampaknya, di Konoha, tanah, anggaran, jabatan, hingga balai desa pun sudah diberi label: “Milik Keluarga”.
Cukuplah Konoha menjadi percontohan—bukan sebagai desa mandiri, tapi sebagai museum nepotisme. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka masa depan desa bukan hanya gelap, tapi juga bau amis oleh kolusi.
Kita butuh kepala desa, bukan kepala keluarga yang ngotot ingin semua urusan desa dikerjakan ipar, sepupu, dan besannya.
Desa adalah rumah bersama. Bukan kontrakan keluarga elite yang kebetulan menang pilkades.
(Budi.AF)
