Sukabumi – Republiknews.com – Ada fenomena yang patut dicatat dan mungkin juga disesalkan dalam dinamika komunikasi pemerintahan desa hari ini
kepekaan selektif yang cenderung reaksioner terhadap berita-berita remeh-temeh yang menyenggol nama baik mereka,
namun abai terhadap laporan-laporan serius yang justru memperjuangkan kepentingan warganya sendiri.
Sebut saja sebuah tulisan ringan yang mungkin ditulis dengan kaidah jurnalistik seadanya, dengan narasi menggantung dan Kosa kata yang berantakan.
Tak butuh waktu lama, pihak desa langsung merespons lengkap dengan klarifikasi formal, ralat setengah emosional, bahkan minta dihapus dari web.
Seolah desa itu sebuah kerajaan kecil yang martabatnya rapuh, dan harus segera diselamatkan dari badai opini receh.
Namun anehnya, saat muncul berita yang sungguh-sungguh membela kepentingan masyarakat seperti laporan tentang jalan kabupaten yang rusak parah yang menjadi nadi utama transportasi desa,
atau minimnya akses air bersih yang sudah berlangsung bertahun-tahun—reaksinya justru nyaris nihil. Tak ada pernyataan, tak ada kata terima kasih, semuanya sunyi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian aparatur desa lebih sibuk menjaga citra daripada memperjuangkan realita.
Mereka lebih merasa terganggu oleh koreksi yang menyentil harga diri, daripada tersentuh oleh kritik yang menyuarakan jeritan warga.
Ini bukan sekadar kelalaian komunikasi. Ini adalah krisis orientasi: saat berita tentang kondisi jalan rusak yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah dianggap tak sepenting berita tentang dugaan Mark up anggaran atau miskomunikasi antara warga dengan perangkat desa soal pembagian bantuan. Logika ini absurd—tapi nyata.
Tentu, menjaga nama baik itu penting. Tapi bukankah lebih mulia menjaga kepentingan publik yang lebih luas?
Bukankah seharusnya media yang mengangkat suara warga mendapat apresiasi, bukan disikapi dengan sikap diam seribu bahasa?
Jadi jangan salahkan bila kami para jurnalis nanti lebih suka mengorek kebusukan desa daripada membuat berita yang konstruktif.
Sebab pada akhirnya, hanya skandal yang didengar, hanya cela yang diperhatikan. Jika pujian dianggap angin lalu, dan kritik membangun dianggap gangguan, maka jangan heran jika media memilih jalur paling efektif: menyentil lewat borok, bukan membimbing lewat solusi.
Kalau begini terus, jangan heran bila warga mulai bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dibela oleh pemerintah desa? Nama baik di media?
Atau nasib masyarakat yang tiap hari harus menuntun motornya melewati jalan rusak yang tak kunjung diperjuangkan?
Sayangnya, dalam banyak kasus, yang diperjuangkan adalah wajah, bukan isi kepala. Yang dibela adalah rasa malu, bukan aspirasi rakyat.
Akhirnya, kita pun menyaksikan ironi yang getir: pemerintah desa yang cepat panas oleh isu-isu kecil, tapi beku terhadap perjuangan besar.
(Budi.AF)
