Sukabumi – Republiknews.com – Di banyak desa, kepala desa sering disebut pelayan masyarakat. Tapi nyatanya, “pelayan” ini justru diberi menu jumbo: ia jadi pelayan, bendahara, sekaligus TPK. Lengkap—3 in 1.
Katanya demi efisiensi, padahal lebih mirip trik sulap: satu orang pegang semua kunci, satu orang juga yang mengunci rapat-rapat transparansi.
Mari kita bayangkan.
Sebagai pelayan, ia harus menampung aspirasi rakyat: jalan rusak, pupuk langka, BLT telat.
Tapi sekaligus sebagai bendahara, ia juga yang memutuskan berapa uang keluar. Lalu sebagai TPK, ia pula yang menentukan proyek jalan dibangun setebal satu jengkal atau satu sentimeter.
Jadi siapa yang mau protes? Warga? Paling banter curhat di pos ronda, karena kalau langsung ke balai desa, yang didatangi ya orang yang sama.
Sistem ini katanya hemat biaya. Hemat, iya, tapi hemat fungsi pengawasan. Check and balance tinggal jargon di spanduk.
Kepala desa jadi ibarat warung serba ada: minta pelayanan ada, urusan duit ada, proyek pun bisa. Sialnya, warung ini tanpa kasir, tanpa CCTV, tanpa nota belanja.
Lucunya, kita selalu mengharapkan kepala desa jujur, adil, transparan. Tapi siapa yang bisa tetap jujur kalau semua kekuasaan ada di tangannya?
Jangan salahkan kalau akhirnya desa punya jalan yang licin di musim hujan, sementara laporan di atas kertas menunjukkan “berkualitas super.” Atau rumah warga yang masih reyot, padahal APBDes sudah terserap “100 persen.”
Pada akhirnya, kepala desa bukan lagi pelayan. Ia menjelma jadi raja kecil dengan tiga singgasana. Hari ini ia menandatangani pencairan, besok ia mengawasi proyek, lusa ia memimpin rapat warga.
Semua peran dimainkan, semua keputusan ditentukan, semua pintu masuk dan keluar anggaran ada di satu tangan.
Inilah wajah desa kita. sederhana, katanya. Padahal sesungguhnya berbahaya. Karena bila satu orang mengendalikan segalanya, desa tidak sedang dipimpin—desa sedang disandera.
(Roynaldy)
