Sukabumi – republiknews.com – Di tengah gegap gempita jargon pembangunan yang kerap didengungkan pejabat daerah, terselip satu kenyataan getir di daerah yang tak jauh jaraknya dari ibu kot kabupaten.
Akses jalan dari Cisolok menuju Desa Gunung Tanjung nyaris rusak total. Barangkali terlalu sederhana jika menyebutnya “jalan rusak”—lebih tepat, ini adalah jalur darurat dengan risiko layaknya permainan hidup dan mati.
Yang lebih menyedihkan, ini bukan sembarang jalan—ini adalah ruas jalan kabupaten, alias tanggung jawab pemerintah daerah.
Tapi entah bagaimana, tanggung jawab itu tampaknya telah tercecer di lorong-lorong birokrasi yang sibuk merapikan berkas proyek lain yang lebih “menguntungkan secara visual”.
Sekitar 90 persen ruas jalan ini adalah tanjakan. Bukan sekadar tanjakan, tapi tanjakan yang tampaknya dirancang oleh alam untuk menguji keteguhan kualitas kampas kopling dan rem secara bersamaan.
Permukaannya? Campuran unik antara batu lepas berserakan, lumpur, dan lubang yang dalamnya cukup untuk mengubur harapan warga.
Ketika hujan turun, keadaan berubah dramatis—bukan menjadi lebih baik, tentu saja. Air mengalir deras di tengah badan jalan, mengubah jalur transportasi itu menjadi semacam sungai musiman.
Tidak ada sistem drainase yang bisa diandalkan. Maka warga pun belajar: bukan hanya cara mengendarai motor di tanjakan, tapi juga bagaimana menghindari longsor kecil dan batu lepas.
“Ini bukan sekadar soal jalan. Ini soal martabat masyarakat yang selama ini seperti ditaruh di ruang tunggu tanpa kepastian,” ujar seorang warga, sambil menatap jalan yang lebih cocok disebut rintangan gladiator ketimbang fasilitas publik.
Ironis, di saat baliho pencapaian pembangunan dipasang besar-besar, Gunung Tanjung seolah diletakkan di catatan kaki anggaran.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi tampaknya terlalu sibuk menyulap panggung seminar dan lomba inovasi, sampai lupa bahwa pembangunan itu dimulai dari bawah—secara harfiah: dari tanah tempat rakyat berpijak, tergelincir, dan terjatuh.
Kepala Desa Gunung Tanjung pun bicara. Bukan dengan retorika meledak-ledak, tapi dengan kalimat yang lebih menusuk daripada orasi pejabat mana pun.
“Kami tidak minta jalan tol. Cukup jalan yang tidak menghina logika dan rasa aman,” ujarnya.
Dan ia menambahkan dengan getir, “Mungkin jalan kami belum cukup estetik untuk masuk radar prioritas. Tidak seperti taman kota yang bisa dipamerkan dalam stories.”
Potret jalan Cisolok–Gunung Tanjung bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal etika.
Etika bernegara yang mengharuskan negara hadir, bukan sekadar tampil. Sayangnya, yang hadir seringkali hanya janji, bukan eksekusi.
Masyarakat Gunung Tanjung tak sedang meminta langit. Mereka hanya minta hak paling dasar: akses yang manusiawi, agar anak-anak mereka tidak perlu belajar menghindari batu dan lumpur sebelum belajar membaca.
Dan jika jalan ini tetap diabaikan, mungkin pemerintah memang sedang menunggu satu hal: agar warga belajar terbang.
Sebab selama itu belum terjadi, mereka akan tetap menggelinding di jalur penderitaan yang terus dipelihara atas nama “perencanaan”.
Sampai kapan? Sampai jargon kembali ditukar dengan keberanian menjejak kenyataan.
*(Budi.AF/Roy)
