Sukabumi – Republiknews.com – Fenomena flexing atau pamer pencapaian di kalangan pejabat telah menjadi sorotan publik. Pejabat yang gemar memamerkan hasil kerjanya sering kali terlihat sebagai sosok yang berkomitmen terhadap pembangunan daerahnya.
Flexing di kalangan pejabat biasanya dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan dalam menggenjot pembangunan.
Mereka sering kali memanfaatkan media sosial dan berbagai platform publik untuk menonjolkan proyek-proyek yang telah mereka inisiasi.
Selain itu, flexing juga dapat menciptakan ilusi kemajuan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menilai pencapaian yang dipamerkan oleh pejabat, serta aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.
Flexing di kalangan pejabat bukan hanya masalah etika, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita.
Sering kali flexing digunakan sebagai alat propaganda untuk menutupi berbagai keburukan dan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dengan memamerkan pencapaian yang terlihat mengesankan, pejabat dapat mengalihkan perhatian publik dari isu-isu negatif seperti korupsi, ketidakadilan, atau kegagalan dalam menjalankan tugas mereka.
Propaganda semacam ini bisa sangat efektif karena masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh visualisasi kesuksesan daripada mencari tahu kebenaran di baliknya.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kritis dan tidak mudah terbuai oleh pencitraan yang dibuat-buat.
Lebih parah lagi, semakin banyak proyek yang diumumkan, semakin besar pula peluang untuk terjadinya korupsi.
Setiap proyek melibatkan anggaran yang tidak sedikit, dan di sinilah celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi.
Mark-up anggaran, suap, dan gratifikasi menjadi praktik yang sering terjadi di balik layar. *BAF
