Republiknews.com,Sidoarjo, 28 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Salah satu langkah nyata yang segera didorong adalah percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa program KDKMP merupakan bentuk penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi perhatian langsung Presiden.
Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta bergerak cepat dan bersinergi untuk memastikan target pendirian koperasi tersebut dapat tercapai.
Hal itu disampaikan Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).
Program Nasional Harus Dikawal Serius
Dalam arahannya, Bupati Subandi menekankan bahwa pendirian KDKMP bukan sekadar program daerah, melainkan bagian dari agenda strategis nasional yang harus segera diimplementasikan hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Program Koperasi Desa Merah Putih ini adalah atensi langsung dari Presiden. Sebagai pimpinan daerah, kita harus memastikan pendiriannya berjalan cepat, tepat, dan maksimal melalui sinergi semua pihak,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta membuka peluang usaha produktif bagi warga.
Camat Diminta Proaktif Dampingi Desa
Untuk mempercepat realisasi, Bupati Subandi secara khusus menginstruksikan para camat agar lebih proaktif turun langsung ke lapangan melakukan pendampingan teknis terhadap desa-desa.
Menurutnya, kendala di lapangan harus segera dipetakan, terutama bagi desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana pembangunan.
“Camat harus mendampingi desa, jangan menunggu laporan. Semua kendala harus segera diketahui dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Subandi meminta agar data perkembangan pendirian koperasi pada portal resmi diperbarui minimal setiap tiga hari sekali. Laporan progres serta hambatan yang dihadapi desa juga harus disampaikan secara berkala.
47 Lokasi Terkendala Pengurukan, Pemkab Siapkan Alat Berat
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Kabupaten Sidoarjo yang masih terkendala pada tahap pengurukan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret dengan menyediakan bantuan alat berat dan armada angkut milik pemerintah daerah.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk untuk mempercepat proses pengurukan.
“Desa tinggal mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah kabupaten siap membantu agar pekerjaan bisa segera selesai,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bentuk nyata dukungan Pemkab Sidoarjo agar tidak ada hambatan teknis yang menghambat percepatan pendirian koperasi.
Soroti Kendala LP2B demi Kepastian Tata Ruang dan Investasi
Selain fokus pada program KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti persoalan strategis lain, yakni pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Sidoarjo masih kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B, yang berdampak pada belum rampungnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian hukum dalam tata ruang sangat krusial untuk mendukung iklim investasi di Sidoarjo.
“Tanpa RDTR yang jelas, investor akan ragu menanamkan modal karena belum ada kepastian arah pembangunan wilayah,” terangnya.
Bupati Subandi bahkan menyampaikan rencana untuk langsung mengawal persoalan LP2B tersebut ke pemerintah pusat.
“Saya akan ke Jakarta pekan depan untuk mengawal persoalan ini agar peruntukan wilayah desa dan kelurahan menjadi jelas, sehingga pembangunan dan investasi tidak terhambat,” ujarnya.
Ajakan Soliditas Demi Kesejahteraan Masyarakat
Mengakhiri arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk menjaga soliditas dan kerja sama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ia optimistis bahwa dengan kerja bersama, program besar pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah.
“Kalau kita solid dan bekerja bersama, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo akan terwujud,” pungkasnya.
(AHF/KominfoSidoarjo)
