Republiknews.com | SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (30/7/2026), dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasih dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.
Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mengkaji berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas pelaksanaan program pembangunan, capaian pendapatan daerah, tingkat penyerapan anggaran, hingga kualitas tata kelola keuangan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Banggar menilai evaluasi tersebut penting agar kebijakan pembangunan yang akan datang semakin efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Pendapatan Daerah Lampaui Target.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam laporan Banggar adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melampaui target pendapatan daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025.
Artinya, pemerintah daerah mampu memperoleh tambahan pendapatan lebih dari Rp73,4 miliar di atas target yang direncanakan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada jalur yang positif di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Penyerapan Anggaran Jadi Catatan DPRD
Meski pendapatan daerah menunjukkan hasil menggembirakan, Banggar DPRD juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan belanja daerah.
Realisasi belanja daerah tercatat sekitar Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran yang tersedia.
Masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar kurang lebih Rp606,79 miliar.
Menurut Banggar, sisa anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi seluruh perangkat daerah agar perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih maksimal.
Optimalisasi penyerapan anggaran dinilai penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Kondisi Fiskal Berubah dari Defisit Menjadi Surplus.
Dalam laporan Banggar juga diungkapkan adanya perubahan kondisi fiskal daerah yang cukup signifikan.
Semula APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp618 miliar.
Namun setelah melalui berbagai langkah pengelolaan anggaran, pemerintah daerah justru berhasil menutup tahun anggaran dengan mencatatkan surplus sebesar Rp61,7 miliar.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai sekitar Rp680,654 miliar, meningkat sekitar Rp37,378 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan fiskal daerah meskipun tetap memerlukan evaluasi agar pemanfaatan anggaran semakin optimal.
DPRD Soroti Hasil Audit BPK
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, secara umum pengelolaan administrasi keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, sejumlah rekomendasi dari BPK tetap perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat.
Ia menilai fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti demi peningkatan pelayanan publik.
Bupati Subandi Apresiasi Kolaborasi DPRD
Menanggapi laporan Banggar, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan secara konstruktif.
Menurutnya, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan seluruh proses pembahasan APBD merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen Pertahankan Tata Kelola Keuangan
Bupati Subandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat akan terus menjadi dasar dalam setiap penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.
Keberhasilan tersebut juga dibuktikan dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ajak Semua Pihak Terus Bersinergi
Mengakhiri sambutannya, Bupati Subandi mengajak DPRD, Forkopimda, seluruh OPD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen agar pelayanan publik semakin baik, pembangunan berjalan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo terus meningkat.
(AHF)
