Sukabumi – Republiknews.com. Menemui pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bukan sekadar tantangan administratif, melainkan ekspedisi ala Indiana Jones, lengkap dengan jebakan birokrasi dan lorong-lorong prosedural yang seolah dirancang untuk membingungkan pencari informasi.
Bukan karena kompleksitas data atau alasan profesionalisme, tetapi lebih karena budaya ketertutupan yang semakin menebal bak kabut di pagi buta. Informasi seakan menjadi barang langka, hanya bisa diperoleh jika seseorang memiliki kunci rahasia atau relasi yang tepat.
Salah satu contoh nyata adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi Sarpras) SMP, Zetta Nusantara Putra. Namanya tercatat di struktur organisasi, kantornya ada di dinas, tetapi keberadaannya lebih sulit ditemukan daripada Naruto saat bersembunyi menghindari Akatsuki.
Pintu kantornya seolah memiliki mekanisme khusus: hanya terbuka bagi segelintir orang yang terpilih. Saya telah berulang kali mencoba menemuinya sejak tahun lalu, tetapi hasilnya selalu sama: nihil. Tak ada di kantor, tak merespons pesan WhatsApp, seolah komunikasi hanya berlaku untuk kalangan tertentu.Semua pesan yang dikirim seolah menguap ke lubang hitam birokrasi.
Namun, pada Jumat, 14 Maret 2025, keberuntungan datang tanpa diundang. Saya dan seorang rekan wartawan yang berniat menemui pejabat lain justru berpapasan dengan sosok yang selama ini sukar ditemukan.
Kesempatan itu pun tak disia-siakan. Walau mendapat jawaban yang lebih mirip kalimat pengalihan: “Maaf, saya sedang sibuk.”
Sebuah pernyataan yang begitu sederhana, namun kaya makna. Sibuknya begitu luas hingga sulit didefinisikan, begitu mendalam hingga tak bisa dijelaskan. Mungkin sibuk menyusun strategi pertahanan agar tak mudah ditemui? Atau sibuk meneliti bagaimana cara menjaga eksklusivitas dalam pelayanan publik? Hanya beliau yang tahu.
Dan akhirnya kami punya sedikit waktu untuk menyampaikan informasi yang sejak tahun lalu belum tersampaikan, ketika Zetta masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek rehabilitasi dan pembangunan sekolah. Berbekal beberapa gambar di ponsel—tanpa catatan yang matang—kami mencoba meyampaikan informasi.
Di ujung obrolan yang singkat, ia mengatakan, “Jika ingin bertemu dengan saya, harus melewati meja pelayanan. Nanti bagian pelayanan yang mengonfirmasi apakah saya bisa ditemui atau tidak. Kalau memang tidak bisa, silakan membuat janji dulu atau permohonan audiensi. Nanti jadwalnya saya yang atur.”
Sejak kapan seorang Kasi memiliki protokol seketat itu? Seakan ingin bertemu dengan pejabat tinggi negara. Jika Kepala Dinas dan Kepala Bidang masih bisa dihubungi, bahkan membalas pesan meski sedang di luar kota, mengapa justru seorang Kasi memilih membangun tembok penghalang?
Tentu ini bukan berarti menutup diri. Justru, ini adalah bentuk penghormatan terhadap tata kelola yang baik, di mana setiap pertemuan harus terjadwal dengan rapi. Walaupun, ada pertanyaan kecil yang menggelitik: mengapa protokol ini terasa lebih ketat dibanding pejabat lain yang lebih tinggi jabatannya?
Semakin sulit seseorang ditemui, semakin besar pula tanda tanya tentang apa yang sebenarnya sedang disembunyikan. Apalagi, Zetta Nusantara Putra Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebuah proyek waktu itu.
Bukan hanya satu atau dua wartawan yang mengalami kesulitan ini. Beberapa rekan media lainnya juga mengeluhkan hal yang sama: sulitnya menjangkau pejabat tertentu di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Dalam birokrasi yang sehat, pejabat yang memiliki kapasitas intelektual seharusnya paham bahwa keterbukaan bukanlah ancaman. Justru dengan bersikap transparan, kredibilitas seseorang diuji.
Namun, ketika seorang pejabat lebih memilih diam daripada menjawab pertanyaan, publik berhak bertanya: apakah diam itu tanda kebijaksanaan, atau justru bentuk ketakutan?
Pejabat adalah pelayan publik, bukan penguasa yang bisa memilih kapan dan kepada siapa mereka berbicara. Gaji mereka berasal dari uang rakyat, sehingga menjawab pertanyaan publik bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban.
Namun, jika pejabat lebih sibuk membangun benteng daripada memberikan jawaban, publik patut bertanya: apakah tembok itu dibangun untuk menjaga profesionalisme, atau justru untuk menyembunyikan sesuatu?
Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap semoga suatu hari nanti, menemui pejabat tidak lagi seperti berburu unicorn. Hingga hari itu tiba, kita akan terus menunggu—sambil tetap mengirim pesan yang tak kunjung dibalas.
*(Budi.AF)
