Sukabumi – republiknews.com – Judul boleh revolusioner, semangat boleh nasionalis—tapi bila eksekusi masih setingkat arisan warga, hasilnya bisa ditebak: banyak rapat, minim dampak.
Ketika Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) diperkenalkan, banyak yang menyambutnya seperti kedatangan utusan masa depan: harapan baru, kemandirian lokal, ekonomi rakyat yang benar-benar dari rakyat.
Tapi dalam praktik, banyak yang menjelma menjadi sekadar spanduk yang pudar di tiang sekretariat desa.
Alih-alih jadi lokomotif ekonomi, tak sedikit BUMDes yang berubah menjadi gerobak dorong. Bergerak hanya saat ada “bensin” hibah, dan berhenti ketika dana berhenti mengucur.
Laporan keuangan? Jarang muncul ke publik. Bukan karena disembunyikan—hanya untuk menghindari kepanikan massal, katanya.
Kini, Koperasi Merah Putih hadir membawa napas baru. Dengan nama yang membakar semangat nasionalisme, program ini diklaim sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Tapi publik berhak bertanya: akankah koperasi ini menjadi solusi berkelanjutan, atau sekadar proyek musiman dengan sentimen merah putih sebagai pemanis?
Jejak rekam program sebelumnya seperti KUT (Koperasi Usaha Tani) dan PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) mengajarkan satu hal: sistem yang baik tanpa tata kelola yang benar hanya akan menghasilkan dokumen penuh angka, bukan dampak.
Harapan besar yang digantungkan pada pondasi rapuh hanya akan membuat masyarakat kembali jadi objek eksperimen pembangunan.
BUMDes dan koperasi seharusnya menjadi alat pemberdayaan. Tapi tanpa transparansi dan partisipasi warga yang nyata, pemberdayaan mudah berubah jadi penguasaan.
Pengurus yang datang dan pergi mengikuti siklus politik desa tak ubahnya manajemen event organizer—bukan institusi ekonomi.
Sementara itu, warga hanya menonton dari luar jendela sekretariat yang tertutup. Karena seringkali yang “diberdayakan” bukan masyarakatnya, tapi lingkaran kecil di sekitar kekuasaan lokal.
Tak semua suram. Beberapa BUMDes terbukti mampu menembus pasar ekspor, menyerap tenaga kerja lokal, dan jadi ikon kemandirian desa.
Mereka ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diwujudkan—asal tidak dijalankan dengan setengah hati dan niat setengah matang.
Tapi jika praktik buruk dibiarkan merajalela, tak mustahil suatu saat nanti BUMDes dan Koperasi Merah Putih hanya jadi dekorasi di baliho program kerja.
Dan di masa itu, kita hanya bisa tersenyum pahit sambil berkata: “Niat kita dulu baik. Mungkin terlalu baik.”
Oleh: Budi.AF
