Sukabumi – republiknwes.com – Sebanyak 41 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk lima bulan sekaligus.
Penyaluran dilaksanakan di aula kantor (21/5/2025), berlangsung dalam suasana tertib, hangat, dan penuh harapan.
Setiap keluarga menerima Rp300.000 per bulan, dengan total Rp1.500.000 untuk periode Januari hingga Mei 2025.
Bantuan ini diharapkan menjadi angin segar bagi warga, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat naiknya harga kebutuhan pokok.
Kepala Desa Cikakak, H. Dede Mulyadi, menyampaikan sambutan hangat yang tak hanya sekadar formalitas, tetapi juga penuh empati dan makna.
Dalam nada suara yang tenang namun berwibawa, ia mengajak seluruh penerima bantuan untuk memaknai kehadiran pemerintah dengan rasa syukur dan tanggung jawab.
“Alhamdulillah, kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Ini bukan sekadar pembagian uang, ini adalah bentuk nyata dari kepedulian. Jangan lihat nominalnya, tapi lihatlah niat baik di baliknya.
Pemerintah hadir bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak dibiarkan berjuang sendirian,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan warga agar menggunakan bantuan ini dengan bijak.
“Gunakanlah bantuan ini untuk kebutuhan pokok: beras, minyak, lauk-pauk, atau perlengkapan sekolah anak.
Jangan sampai justru habis untuk hal-hal yang tidak mendesak. Ingat, ini bukan rezeki biasa—ini titipan amanah untuk keluarga, terutama anak-anak kita yang sedang tumbuh dan belajar. Masa depan mereka ada di tangan kita hari ini.”
Ia pun menegaskan bahwa seluruh proses pendataan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Tidak semua bisa menerima, karena keterbatasan anggaran. Tapi kami pastikan, yang benar-benar membutuhkanlah yang kami prioritaskan.
Kami tidak ingin ada dusta dalam urusan rakyat. Kalau ada yang merasa belum tersentuh, mari bicara baik-baik, kita carikan jalan bersama,” imbuhnya.
Penyaluran bantuan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan unsur lain, sebagai bentuk pengawasan sekaligus komitmen terhadap transparansi pengelolaan dana publik.
Bagi banyak warga, bantuan ini bukan sekadar nominal, melainkan bukti hadirnya negara di tengah kehidupan rakyat kecil.
Di balik setiap lembar rupiah, ada harapan agar dapur tetap mengepul, anak tetap sekolah, dan hidup tetap berjalan meski perlahan.
(Budi.AF)
