Sukabumi – republiknews.com – Kamis, 9 April 2026, saya kembali datang ke MI Citarik untuk mengonfirmasi penggunaan dana BOS yang digunakan membangun ruang kelas baru. Tapi jujur saja, yang saya temukan bukan hal baru—justru pola lama yang terus berulang.
Seolah ada satu kalimat sakti di tempat itu: “Kepala tidak ada.”
Di depan ruang kantor, saya sempat berpapasan dengan rekan wartawan yang baru saja keluar dari ruangan kantor madrasah.
Ketika saya tanya, apakah kepala ada, jawabannya tegas—ada di dalam, dan ia baru saja bertemu.
Saya lalu masuk ke ruang guru. Pertanyaan saya ajukan, apakah kepala ada? Dan seperti sudah dilatih, jawabannya pun seragam, kompak, tanpa jeda: “Tidak ada.”
Ini bukan sekali dua kali. Saya sudah beberapa kali datang ke MI Citarik, dan jawaban itu terus diulang, seperti hafalan wajib.
Maka wajar kalau kemudian muncul pertanyaan: ini kebetulan, atau memang sudah jadi budaya yang mendarah daging?
Ketika saya keluar lagi, rekan wartawan tadi memberikan penjelasan yang lebih jujur. Katanya, kepala madrasah, Zenal Abidin, memang hanya bisa ditemui kalau “kepergok”. Ia bisa bertemu karena pintu ruangan kebetulan terbuka. Sementara saat saya datang, pintu sudah terkunci rapat dari dalam.
Di titik ini, rasanya sulit untuk terus berbaik sangka. Kalau satu orang berbohong, mungkin itu oknum.
Tapi kalau banyak orang menjawab hal yang sama, di waktu yang sama, dengan narasi yang sama—itu bukan lagi kebetulan. Itu pola.
Dan pola biasanya tidak lahir sendiri.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang membentuk pola ini?
Apakah ini sekadar inisiatif para guru? Atau justru ada “arahan halus” yang sudah lama mengakar? Sampai-sampai, mengatakan “tidak ada” menjadi refleks, bukan lagi pilihan.
Kalau memang begitu, pantas saja setiap saya datang, Zenal Abidin selalu “tidak ada di tempat”. Karena sistem yang memastikan Dia tidak akan pernah ada—setidaknya di hadapan orang yang ingin bertanya.
Ironisnya, ini terjadi di lingkungan pendidikan.
Tempat yang seharusnya mengajarkan kejujuran, justru mempertontonkan hal sebaliknya.
Maka muncul sindiran yang mungkin terdengar kasar, tapi sulit ditepis: apakah syarat jadi guru di MI Citarik harus pandai berbohong?
Dan yang lebih mengkhawatirkan, bagaimana dengan murid-muridnya?
Apakah mereka juga akan tumbuh dalam lingkungan yang menganggap kebohongan sebagai hal biasa?
Atau jangan-jangan, tanpa sadar sudah ada “kurikulum tersembunyi” yang berjalan diam-diam.
Sebut saja: PBB — Pelajaran Bohong Berbohong.
Ini memang terdengar satir. Tapi kalau kenyataan di lapangan terus berulang seperti ini, satir lama-lama terasa seperti laporan apa adanya.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak MI Citarik terkait sikap tertutup ini maupun penggunaan dana BOS yang menjadi tujuan kedatangan saya.
Dan selama jawaban yang sama terus dipertahankan, publik berhak bertanya: yang tidak ada itu kepala sekolahnya, atau justru kejujuran di dalamnya?
Kita bahas nanti di edisi berikutnya tentang dana BOS yang digunakan untuk bangun ruang kelas baru.
(Budi AF)
