RepublikNews.com
Empat tahun kuliah.
Skripsi.
Praktik mengajar.
Tugas yang menumpuk sampai begadang.
Semua itu dijalani demi satu mimpi sederhana: menggenggam selembar sertifikat bertuliskan S.Pd, sarjana pendidikan. Gelar yang katanya mulia. Gelar yang diyakini menjadi jalan untuk mencetak masa depan bangsa.
Tapi di negeri ini, kenyataan sering punya selera humor yang kejam.
Hari ini negara begitu serius menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Dapur-dapur disiapkan, ompreng dibeli, tenaga dapur direkrut.
Semua bergerak cepat demi satu tujuan: memastikan anak-anak sekolah tidak belajar dengan perut kosong.
Sebuah tujuan yang tentu saja baik.
Namun di balik dapur yang sibuk itu, ada ironi yang tidak banyak dibicarakan.
Di satu sisi, orang-orang yang bekerja di dapur program itu bisa memulai pekerjaan dengan gaji yang layak, bahkan setara upah minimum.
Sementara di sisi lain, ada guru—sarjana pendidikan—yang setiap hari berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak yang sama, tapi pulang dengan penghasilan yang bahkan kadang hanya cukup untuk membeli bensin bolak-balik ke sekolah.
Lucu?
Tidak juga.
Lebih tepat disebut satire yang hidup.
Bayangkan saja.
Anak-anak makan makanan bergizi dari program negara.
Selesai makan, ompreng dicuci bersih oleh pekerja dapur.
Lalu mereka masuk kelas.
Di dalam kelas ada seorang guru yang empat tahun kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Ia menjelaskan pelajaran, membuka cara berpikir, menanamkan nilai, membentuk masa depan anak-anak itu.
Tapi jika dilihat dari slip gaji, bisa saja orang yang mencuci ompreng makan siang mereka justru membawa pulang penghasilan yang lebih pasti daripada guru yang mengajar mereka.
Sekali lagi, ini bukan merendahkan pekerjaan dapur.
Semua pekerjaan terhormat.
Yang sedang dipertanyakan adalah cara sistem menghargai profesi.
Karena jika orang yang memberi makan perut dihargai lebih layak daripada orang yang memberi makan pikiran, maka ada logika pembangunan yang sedang terbalik.
Kita seperti sedang membangun dapur besar bernama MBG, tapi lupa memperkuat ruang kelasnya.
Ironinya semakin terasa setiap kali tiba Hari Guru Nasional. Spanduk dipasang. Pidato dibacakan. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa.
Guru disebut cahaya bangsa.
Tepuk tangan terdengar di mana-mana.
Lalu acara selesai.
Guru kembali ke kehidupan nyata: menghitung ongkos transportasi, menimbang apakah gaji bulan ini cukup untuk bertahan sampai akhir bulan.
Sementara dapur-dapur program negara terus mengepul dengan anggaran yang jelas dan sistem yang rapi.
Maka pertanyaannya bukan lagi tentang program makan, bukan juga tentang pekerja dapur.
Pertanyaannya adalah: mengapa profesi yang mencetak masa depan bangsa justru sering diperlakukan seperti beban anggaran?
Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak guru mulai terbiasa dengan keadaan ini.
Terbiasa hidup pas-pasan.
Terbiasa diminta sabar.
Terbiasa diminta ikhlas.
Seolah-olah pengabdian memang harus dibayar dengan keterbatasan.
Padahal logikanya sederhana.
Perut anak-anak memang harus kenyang.
Tapi pikiran mereka juga harus diisi.
Dan orang yang mengisi pikiran itu seharusnya tidak hidup dalam kondisi yang bahkan kalah dihargai dari serbet dapur yang dipakai di belakang ruang makan.
Jika ironi ini terus dibiarkan, mungkin suatu hari nanti anak-anak tidak lagi bercita-cita menjadi guru.
Mereka akan lebih realistis.
Bukan berdiri di depan papan tulis,
melainkan berdiri di depan kompor.
Karena di negeri ini, kadang yang mengaduk panci terlihat lebih dihargai daripada yang mengaduk masa depan bangsa.
(Budi AF)
