Republiknews.com, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyedot hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional. Angka yang brutal.
Angka yang mengguncang nalar.
Angka yang sejatinya cukup untuk memperbaiki puluhan ribu ruang kelas rusak, menaikkan kesejahteraan guru honorer, menambah fasilitas belajar, serta membenahi kualitas pendidikan dari desa hingga kota.
Namun yang terjadi justru sebaliknya: anggaran membengkak di dapur, sementara ruang kelas tetap bocor dan guru tetap bertahan dalam ketidakpastian.
Ironisnya, protes dari kalangan guru nyaris nihil. Yang terdengar justru pujian, dukungan, dan tepuk tangan.
Pertanyaannya sederhana:
ke mana perginya daya kritis para pendidik?
Guru hari ini seolah rela melihat ruang kelas runtuh, fasilitas minim, literasi merosot, asal dapur MBG tetap mengepul.
Seolah perut kenyang lebih penting daripada akal sehat.
Seolah pendidikan cukup diselamatkan dengan nasi, bukan dengan ilmu.
Padahal guru adalah profesi intelektual. Mereka bukan sekadar pengajar materi, tapi pembentuk kesadaran.
Mereka dibayar — meski sering tidak layak — untuk berpikir, menilai, dan mendidik keberanian.
Namun di hadapan kebijakan raksasa bernama MBG, banyak guru memilih menjadi penonton, bukan penjaga nurani pendidikan.
Lebih ironis lagi, ada guru yang justru sibuk menjadi corong propaganda program.
Membela mati-matian. Mempromosikan tanpa ragu.
Tanpa mau menghitung:
Berapa banyak ruang kelas gagal direnovasi?
Berapa guru honorer tetap digaji tidak layak?
Berapa sekolah kekurangan buku dan internet?
Berapa anak terpaksa belajar di bangunan nyaris roboh?
Kita seperti sedang membangun dapur mewah di atas fondasi sekolah rapuh.
Dan para guru, yang seharusnya berteriak paling keras, justru paling sunyi.
Jika MBG menyedot 1/3 (≈33%) anggaran pendidikan, maka estimasi kebijakan anggaran:
MBG (Makan Bergizi Gratis): ±33%
Gaji guru, dosen & pegawai struktural: ±40–45%
Sisa untuk seluruh kebutuhan pendidikan lainnya: ±22–27%
Maknanya sangat telanjang:
Sekitar 73–78% anggaran pendidikan habis hanya untuk makan dan gaji.
Yang tersisa hanya 22–27% membiayai:
BOS, rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas, buku, laboratorium, internet, pelatihan guru, digitalisasi, beasiswa, dan pendidikan daerah tertinggal
“Kalau 33% anggaran pendidikan habis di dapur, dan 40–45% habis di gaji, maka masa depan pendidikan hanya kebagian sisa 22–27%.”
Dengan sisa sekecil itu, kita berharap lahir pendidikan unggul?
Bukankah ini ilusi kebijakan yang dibungkus retorika kepedulian?
Ini bukan sekadar soal anggaran. Ini soal mentalitas ketundukan.
Mentalitas yang membuat guru takut berbeda pendapat, takut dianggap melawan kebijakan, takut dicap pembangkang, dan akhirnya memilih aman di zona diam.
Padahal sejarah perubahan selalu lahir dari keberanian melawan arus.
Tanpa suara kritis, kebijakan sebesar apa pun akan kehilangan koreksi.
Tanpa kritik, program sebesar apa pun akan rawan salah arah.
Dan tanpa keberanian guru, pendidikan hanya akan berjalan di jalur kekuasaan, bukan di jalur kebenaran.
Jika guru saja bungkam, lalu siapa yang akan mengkritik?
Pejabat? Mereka pembuat kebijakan.
Kontraktor? Mereka penerima proyek.
Politisi? Mereka pencari panggung.
Kalau guru ikut diam, pendidikan kehilangan benteng terakhirnya.
Lebih tragis lagi, anak-anak akhirnya belajar satu pelajaran penting:
Bahwa diam lebih aman daripada berpikir kritis.
Bahwa tunduk lebih selamat daripada bertanya.
Bahwa mengikuti arus lebih nyaman daripada melawan ketidakadilan.
Dan itu jauh lebih berbahaya daripada gizi buruk.
Kita sedang mengajarkan generasi masa depan untuk patuh, bukan berpikir.
Untuk menerima, bukan menimbang.
Untuk taat, bukan bernalar.
Program MBG boleh terus berjalan.
Namun jika ia menggerus jantung pendidikan, maka yang sedang kita bangun bukan generasi cerdas, melainkan generasi jinak.
Bangsa yang jinak mudah diarahkan. Mudah dikendalikan. Mudah dibentuk sesuai kepentingan.
Tapi bangsa yang jinak sulit melahirkan pemikir, pemimpin, dan pembaharu.
Guru seharusnya menjadi obor perlawanan intelektual, bukan lilin yang pasrah meleleh dalam sunyi.
Di titik inilah kita harus jujur menyebut akar diamnya sebagian guru: rasa aman.
Gaji PNS tetap cair tiap bulan. Tunjangan tetap mengalir. Status tetap terlindungi.
Sementara di sudut-sudut sekolah, guru honorer terus hidup dalam kecemasan, mengajar dengan pengabdian, dibayar dengan ketidakpastian.
Maka keberanian menjadi mahal.
Sebab yang kenyang lebih mudah diam, sementara yang lapar terlalu lelah untuk melawan.
(Budi AF)
Tulisan ini adalah opini dan refleksi pribadi penulis sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan pendidikan, bukan tuduhan terhadap pihak mana pun.
