Sukabumi – Republiknews.com — Di negeri yang tanahnya subur tapi nuraninya kerontang ini, proyek ambruk tak lama setelah diresmikan sudah menjadi rutinitas musiman.
Baru dipotong pita, belum sempat luntur cat peresmiannya, bangunan sudah rebah ke tanah. Dan respons resminya pun seperti kaset rusak: “Akan kami perbaiki.” Selesai.
Selesai bagi mereka, tentu saja — bukan bagi publik yang dibodohi.
Luar biasa. Seolah kualitas buruk bisa ditebus dengan tambalan semen seperti luka ditutup hansaplast.
Seolah-olah tanggung jawab itu sesuatu yang bisa dilunasi dengan “niat baik memperbaiki.”
Padahal justru dari kerusakan itulah kita bisa mengendus sesuatu yang lebih busuk: kesengajaan yang dibungkus kekeliruan, penghematan yang dibungkus ketidaktahuan teknis, dan tentu saja: pembiaran yang dibungkus diam-diam berjamaah.
Ini bukan lagi tentang dinding yang retak atau jalan yang ambles. Ini tentang watak birokrasi yang rapuh, moralitas pelaksana yang keropos, dan sistem yang secara sadar memilih tutup mata demi kenyamanan masing-masing.
Kita menyaksikan sebuah siklus absurd: proyek rusak → diperbaiki setengah hati → dianggap selesai → tidak ada yang bertanggung jawab → ulangi dari awal.
Setiap retakan di tembok seolah punya juru bicara tersendiri: “Itu bukan kesengajaan, hanya human error.” Kadang ditambah embel-embel: “Alam juga berperan.”
Betapa canggihnya logika kita ketika menyulap kesalahan menjadi musibah. Seolah alam bisa disalahkan atas kolusi, dan manusia bebas dari dosa hanya karena bersedia menambal kembali proyeknya.
Publik dibuat bingung: mana pembangunan, mana penggampangan? Apalagi ketika perbaikan fisik yang dilakukan setengah-setengah itu justru dijual sebagai bentuk kepekaan.
Luar biasa: bangunan ambruk = respons cepat = tanda keberhasilan. Sebuah logika jungkir balik yang hanya masuk akal di negeri penuh plakat peresmian namun miskin pemeliharaan.
Pertanyaannya: kapan terakhir kita lihat pelaksana proyek duduk di kursi pemeriksaan karena spesifikasi menyimpang?
Kapan terakhir kita dengar kepala desa atau pejabat teknis dengan rendah hati mengakui gagal merencanakan dan dievaluasi terbuka? Jarang. Bahkan sangat mungkin: tidak pernah.
Karena di balik tambalan beton itu, ada tambalan dokumen, tambalan anggaran, dan tambalan mulut-mulut yang pura-pura tidak tahu.
Dan seperti biasa, publik disuruh diam. Disuruh bersyukur. Jangan banyak tanya. Kalau vokal sedikit, nanti dituding anti-pembangunan, atau lebih parah lagi: dianggap bagian dari lawan politik.
Maka suara-suara kritis tak lagi dianggap aspirasi, tapi ancaman. Sementara para pelaksana tetap asyik main proyek, sambil sesekali menyemprot tambalan agar terlihat “fresh from the oven.”
Maka, selamat datang di era baru: era proyek daur ulang. Di mana satu proyek bisa dijual dua kali: sekali saat diresmikan, sekali saat diperbaiki.
Dan lucunya, dua-duanya difoto. Dua-duanya dijadikan bukti keberhasilan. Bahkan kalau perlu, yang rusak pun difoto sebagai simbol kecepatan bertindak.
Padahal di balik itu semua, yang tercepat bukanlah penanganan, tapi cara mengelak.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur keberhasilan pembangunan dari jumlah potret dan plang proyek.
Sudah saatnya kita bertanya: jika setiap kesalahan teknis cukup ditebus dengan tambalan fisik, lalu untuk apa lagi ada proses lelang, pengawasan teknis, Monev, hingga audit BPK?
Untuk apa ada APIP, APH, dan segala akronim kebijakan itu jika pada akhirnya semua bisa ditutup dengan “sudah kami perbaiki”?
Karena jika kegagalan cukup ditebus dengan semen, maka jangan heran jika suatu saat ada jembatan roboh dan pelaksana hanya berkata, “Tenang, akan kami cor ulang.” Dan publik disuruh bertepuk tangan.
(Budi AF)
Disclaimer:
Tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan redaksi RepublikNews.com. Disusun berdasarkan fenomena umum yang diamati di berbagai wilayah, tulisan ini bertujuan membuka ruang kritik dan kesadaran publik atas pola-pola sistemik yang berulang. Segala bentuk sindiran dan analisa tidak ditujukan kepada individu atau instansi tertentu, kecuali disebutkan secara eksplisit. Pembaca diharapkan menafsirkan isi opini ini secara kritis dan proporsional.
