Republiknews.com,SURABAYA – Gelombang demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi beberapa hari terakhir merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai akademisi dan pakar kebijakan publik, saya memandang bahwa setiap kritik merupakan energi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun demikian, objektivitas juga harus dikedepankan. Di balik berbagai tuntutan yang disuarakan masyarakat, terdapat berbagai ikhtiar nyata yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat melalui berbagai program strategis yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan rakyat.
Lima langkah nyata yang patut diapresiasi antara lain:
Pertama, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui operasi pasar, pasar murah, bantuan pangan, serta penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sehingga gejolak harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan.
Kedua, memperkuat ekonomi desa melalui Program Desa Berdaya, Desa Wisata, Desa Devisa, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi SMA, SMK, serta SLB negeri, pemberian berbagai bantuan pendidikan, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan sektor peternakan dan perikanan, serta mendorong Jawa Timur tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Kelima, mempercepat penanggulangan kemiskinan, stunting, dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses layanan kesehatan hingga ke pelosok desa.
Tentu saja masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi hendaknya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat untuk memperbaiki kebijakan publik.
Namun demikian, pembangunan tidak dapat dilakukan hanya dengan menyampaikan kritik. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa agar berbagai tantangan dapat diatasi secara bersama-sama.
Sebagai peneliti kebijakan publik, saya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun dialog, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan solusi yang berpihak kepada rakyat.
Momentum demonstrasi di Grahadi hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah dirancang demi kepentingan bersama.
Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu mewujudkan Jawa Timur yang lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kritik yang konstruktif dan kebijakan yang responsif harus berjalan beriringan agar pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Membangun Jawa Timur bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa. Ketika kritik dipadukan dengan solusi dan kolaborasi, maka kesejahteraan rakyat akan lebih cepat terwujud.
Penulis : Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P.
Peneliti Utama BRIDA Provinsi Jawa Timur
Pakar Kebijakan Publik Bidang Lingkungan, Pertanian dan Kehutanan.
(AHF)
