Sukabumi – republiknews.com – Di tengah pusaran problematika dunia pendidikan yang semakin kompleks, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan gagasan yang—minimal—menggugah. Siswa-siswa yang dianggap nakal, bandel, atau bermasalah, akan “dikirim” ke barak militer untuk digembleng disiplin.
Tentu bukan untuk dilatih menjadi prajurit, tapi untuk diingatkan bahwa hidup bukan sekadar tiktok-an dan bolos berjamaah.
Kebijakan ini mengandung aroma politis yang rapi dibungkus idealisme: ingin membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan tidak liar seperti algoritma media sosial.
Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk negara yang hadir. Bagi yang lain, ini seperti mengembalikan murid ke pangkuan zaman komando.
Namun sebelum terlalu jauh memuji atau mencibir, ada baiknya kita bercermin pada akar persoalan: mengapa kenakalan remaja kian menjadi-jadi?
Salah satu sumber yang sering terlupakan dalam diskursus ini adalah posisi guru yang semakin ringkih. Dulu, seorang guru cukup menatap tajam untuk meluruskan barisan.
Hari ini, guru melirik pun bisa dianggap mengintimidasi. Tangan yang dulu dipakai mencubit untuk mengingatkan, kini bisa berujung panggilan polisi.
Paradoks tragis ini muncul karena guru kini berjalan di atas tali tipis bernama perlindungan anak. Undang-undang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi, dalam praktiknya sering kali mengkebiri.
Wewenang guru untuk menegakkan disiplin tersandera pasal-pasal yang digerakkan oleh tafsir emosional. Akibatnya, ruang kelas berubah menjadi ladang ranjau hukum.
Sudah terlalu banyak guru yang harus duduk di meja penyidik hanya karena berusaha menjaga marwah pendidikan. Maka ketika murid makin liar dan guru makin tak berdaya, siapa yang bisa disalahkan?
Di sinilah gagasan KDM menemukan panggung. Barangkali karena sekolah sudah tak lagi mampu menegakkan disiplin, maka barak militer dijadikan semacam outsourcing moralitas. Sebuah tempat di mana kata “taat” tidak harus dirundingkan dulu di forum anak.
Secara simbolik, ini adalah gebrakan. Tapi secara substansi, apakah pendekatan militeristik bisa menyentuh akar kenakalan remaja yang kadang tumbuh dari rumah tangga yang rapuh, lingkungan yang toksik, atau justru sistem pendidikan yang terlalu administratif?
Kita mungkin perlu jujur bahwa ada kekacauan konseptual dalam dunia pendidikan hari ini: kita ingin anak cerdas, kritis, dan santun—tapi guru yang hendak membentuknya dipaksa jadi fasilitator netral, bukan pendidik sejati. Ketegasan dikira kekerasan, peringatan disamakan dengan penganiayaan.
Di tengah kegamangan ini, solusi ala barak bisa terasa melegakan: ada tempat untuk mentertibkan. Tapi bukankah seharusnya ketertiban lahir dari hubungan yang manusiawi, bukan dari tekanan fisik atau tekanan mental?
Gagasan Gubernur KDM memang tidak lahir dari ruang kosong. Ia muncul sebagai respons atas situasi yang sudah lama tidak beres. Maka ia tidak bisa langsung disalahkan.
Tapi seperti halnya seragam loreng, kebijakan ini perlu ukuran yang pas. Jangan sampai murid yang semestinya dibina malah dilabeli, dan guru yang semestinya dibela justru dibiarkan berperang sendirian tanpa pelindung hukum.
Pendidikan bukan semata soal siapa yang bisa mengatur barisan paling rapi, tapi siapa yang paling sabar menuntun langkah—meski terseok, meski kadang menabrak pagar.
(Budi.AF)
