Jakarta – RepublikNews.com — Jum’at 19/06/26, jalanan kembali menjadi ruang suara rakyat. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan berbagai program besar pemerintah, mahasiswa turun menyampaikan keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Bukan sekadar membawa spanduk dan pengeras suara, mereka membawa pertanyaan yang mungkin sederhana, tetapi sulit dijawab: ke mana arah kebijakan negara ketika rakyat masih sibuk menghitung pengeluaran harian?
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang banyak menyoroti persoalan demokrasi, regulasi, dan tata kelola pemerintahan, demo kali ini lebih banyak menyoroti persoalan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
Mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang semakin berat, harga bahan bakar, hingga penggunaan anggaran negara yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Salah satu sorotan terbesar adalah program-program pemerintah yang menggunakan anggaran besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi pemerintah, program tersebut adalah investasi masa depan.
Namun bagi sebagian masyarakat dan mahasiswa, pertanyaannya bukan hanya tentang niat baik, tetapi juga soal pelaksanaan, transparansi, dan apakah anggaran besar itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Sebab dalam kehidupan nyata, rakyat tidak makan dari pidato keberhasilan. Mereka makan dari harga beras yang terjangkau, pekerjaan yang tersedia, dan penghasilan yang cukup untuk bertahan sampai akhir bulan.
Ironisnya, di saat sebagian masyarakat diminta memahami pentingnya penghematan, negara justru terlihat memiliki ruang yang luas untuk menjalankan berbagai proyek besar. Seolah-olah rakyat diminta diet, sementara meja pemerintah masih penuh hidangan kebijakan.
Mahasiswa juga menyoroti nasib kelompok yang dianggap masih kurang mendapat perhatian, seperti guru honorer dan pekerja dengan pendapatan rendah.
Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin negara berbicara tentang kualitas sumber daya manusia, sementara sebagian orang yang mendidik generasi bangsa masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Di sinilah kritik mahasiswa menemukan titik tajamnya. Negara sering berbicara tentang masa depan, tetapi rakyat juga hidup di hari ini. Anak sekolah butuh makan hari ini, guru butuh kesejahteraan hari ini, dan keluarga butuh biaya hidup hari ini.
Pemerintah tentu memiliki alasan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Namun demokrasi bukan hanya tentang pemerintah membuat program, melainkan juga tentang rakyat memiliki hak untuk bertanya. Dan jalanan, dalam sejarahnya, sering menjadi tempat ketika ruang dengar terasa terlalu sempit.
Demo kali ini bukan hanya soal tuntutan angka dan kebijakan. Ia adalah cermin dari jarak antara meja rapat dan meja makan. Jarak yang mungkin terlihat kecil dari gedung tinggi, tetapi terasa sangat panjang bagi masyarakat yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan.
Pada akhirnya, suara mahasiswa bukan sekadar gangguan di tengah agenda pembangunan. Ia adalah pengingat bahwa negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu membuat banyak program, tetapi negara yang mampu memastikan rakyatnya merasa ikut menikmati hasil pembangunan.
Karena terkadang, masalah terbesar sebuah pemerintahan bukan ketika rakyat marah. Melainkan ketika rakyat mulai lelah untuk bertanya.
*(Budi AF)
