Republiknews.com,SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali membuka ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat terdampak lumpur Lapindo melalui pembentukan kembali Satuan Tugas (Satgas). Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, saat audiensi bersama PT Minarak Lapindo Jaya di Ruang Delta Wicaksana, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (3/6/2026).
Audiensi tersebut membahas berbagai aspirasi masyarakat terdampak lumpur Lapindo, terutama terkait ganti rugi dan sejumlah persoalan lain yang hingga kini masih menjadi perhatian warga. Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo, BPN Sidoarjo, Bappeda Sidoarjo, serta unsur Forkopimda Sidoarjo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi menegaskan bahwa Satgas akan dibentuk kembali untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat dengan mengedepankan data yang akurat serta koordinasi lintas instansi.
“Kami akan memastikan seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai persoalan yang masih menjadi aspirasi masyarakat akan kami pelajari bersama pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi terbaik,” ujar Subandi.
Menurutnya, berbagai berkas dan data yang berkaitan dengan penyelesaian hak-hak masyarakat akan dievaluasi lebih lanjut melalui Satgas. Pemkab Sidoarjo juga siap melibatkan pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi agar proses penyelesaian berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, berbagai aspirasi masyarakat akan terus dikaji bersama pemerintah, Forkopimda, dan pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang kembali membuka ruang komunikasi melalui Satgas penanganan persoalan masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Menurutnya, keberadaan Satgas menjadi sarana penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan terkait berbagai persoalan yang masih berlangsung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo karena Satgas kembali dibuka. Dengan adanya forum ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan sehingga dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas,” ungkapnya.
Bambang juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian pembayaran bangunan yang masih menjadi kewajiban PT Minarak Lapindo Jaya terus berjalan. Dari total 84 bangunan yang masih dalam proses penyelesaian, sebanyak 35 bangunan telah berhasil dituntaskan pembayarannya. Pihaknya berharap penyelesaian terhadap bangunan yang tersisa dapat terus berjalan melalui koordinasi dan verifikasi bersama.
Audiensi tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Pemkab Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Jaya, Forkopimda, dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh permasalahan yang masih tersisa dapat segera ditangani secara transparan, terukur, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
(AHF/Kominfo Sidoarjo)
