Seram Bagian Barat -02/03/2026
Gelombang kritik terhadap kebijakan pembangunan kembali mencuat. Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menyatakan sikap keras terhadap Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten SBB.
Dalam selebaran pernyataan sikap yang beredar luas, aliansi yang terdiri dari PMII, GMNI, dan IMM SBB itu mendesak Gubernur Maluku dan Bupati SBB untuk membuka secara transparan perjalanan dinas dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Jepang antara perusahaan asing dan PT Indonesia Mitra Jaya (IMJ).
Mereka mempertanyakan urgensi, legalitas, serta dampak konkret kerja sama tersebut bagi masyarakat SBB.
“Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tegas salah satu koordinator lapangan dalam rilisnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa mendesak Gubernur Maluku untuk segera mengembalikan Maluku Integrated Port ke Kabupaten Seram Bagian Barat (Waisarissa), sebagaimana narasi awal yang berkembang di publik.
Bagi mereka, jika benar terjadi pergeseran lokasi atau perubahan kebijakan tanpa penjelasan terbuka, maka itu bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan persoalan keadilan pembangunan.
“MIP bukan mimpi buruk SBB,”
Aliansi tersebut memberi ultimatum waktu 1×24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan. Jika tidak diakomodir, mereka menyatakan siap kembali turun dengan massa yang lebih besar dan memboikot akses strategis di wilayah Seram.
“Jika tidak ada keadilan bagi rakyat, maka jangan biarkan ada kedamaian bagi pejabat.”
Poin Tuntutan
Transparansi anggaran perjalanan dinas dan kerja sama luar negeri.
Keterbukaan hasil studi kelayakan dan kajian ilmiah terkait proyek strategis.
Kepastian keberpihakan pembangunan kepada masyarakat SBB.
S Hitimala
