Republiknews.com,Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan hingga Idulfitri 2026. Program ini digulirkan sebagai respons atas potensi kenaikan harga pangan yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Melalui GPM, Pemkab Sidoarjo akan menjual sejumlah bahan pangan pokok dengan harga subsidi agar tetap terjangkau masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan laju inflasi serta menjaga daya beli warga selama Ramadan.
Langkah antisipatif itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (12/2/2026). Pertemuan penting tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Perum Bulog Cabang Surabaya, BPS Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo, serta perwakilan Bank Indonesia (BI).
Bupati Sidoarjo H. Subandi yang memimpin langsung rapat tersebut menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga inflasi daerah. Ia menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah akan melibatkan Bulog melalui penjualan beras SPHP, serta dukungan DPRD yang memanfaatkan masa reses untuk menggelar kegiatan sembako murah di tengah masyarakat.
“Nanti kita mengadakan Gerakan Pangan Murah, dari Bulog dengan penjualan beras SPHP. Teman-teman DPRD juga memanfaatkan masa resesnya untuk penjualan sembako murah. Dengan kebersamaan seperti ini, harga-harga yang biasanya naik bisa kita tekan,” ujar Bupati Subandi
Selain itu, Bupati juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo kembali mengintensifkan operasi pasar murah serta mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Polresta Sidoarjo, dan Kodim 0816 Sidoarjo untuk mendukung penyaluran beras SPHP kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah tambahan untuk menghadapi inflasi menjelang HBKN. Di antaranya pembentukan kios pangan, optimalisasi Satgas Pangan untuk pemantauan stok dan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, serta rencana kerja sama antara BUMDes dan Lembaga Penggilingan Gabah (LPG) guna menjaga ketersediaan beras lokal
Tak hanya itu, Pemkab Sidoarjo juga akan menerbitkan surat edaran bupati kepada para petani agar menunda penjualan sekitar 10 persen hasil panen, khususnya bagi petani penerima bantuan bibit, pupuk, dan alsintan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga cadangan pangan dan melindungi petani dari dampak inflasi.
Di sisi lain, Kepala Disperindag Sidoarjo Widiyantoro Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar sedikitnya empat kali kegiatan distribusi bahan pokok murah hingga Maret 2026. Salah satunya adalah distribusi minyak goreng Minyak Kita di pasar-pasar tradisional besar seperti Pasar Larangan, Pasar Porong, dan Pasar Krian
Widiyantoro juga memaparkan bahwa beberapa komoditas saat ini mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras premium dan medium, minyak goreng Minyak Kita, serta cabai rawit merah. Meski demikian, secara umum sejumlah bahan pangan lain justru mengalami penurunan harga, seperti gula pasir, daging ayam, telur ayam ras, daging sapi, dan cabai merah besar.
Dengan berbagai langkah konkret tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
(AHF/KominfoSidoarjo)
