Sukabumi – republiknews.com – Di panggung birokrasi desa, kepala desa sering tampil sebagai aktor ganda: korban sekaligus pelaku.
Mereka tersenyum di foto bersama pejabat, menandatangani dokumen yang “menguntungkan rakyat,”
tapi di balik layar, mereka menari di atas celah-celah sistem yang rapuh dan penuh jebakan.
Sistem selalu mengaku adil: ada prosedur, regulasi, dan target yang jelas.
Tapi realitanya, sistem itu seperti permainan papan dengan aturan yang berubah-ubah—dan kepala desa adalah pion yang kadang memaksa dirinya menjadi raja.
Sebagai korban, mereka menghadapi tekanan dari atas dan tuntutan dari bawah.
Dana desa yang seharusnya memberdayakan warga sering kali menjadi beban moral, karena segala kesalahan akan jatuh kepada mereka.
Mereka terjebak di antara janji pemerintah dan ekspektasi rakyat, tanpa petunjuk pasti.
Tapi jangan salah, kepala desa juga bisa menjadi pelaku. Celah selalu ada: manipulasi data, “penyusunan” proyek, hingga pengalihan dana.
Ketika sistem memberi ruang, mereka memanfaatkannya. Bukankah lebih mudah menikmati posisi dan tersenyum manis ketika semua mata tertuju pada papan permainan yang sama, tanpa melihat siapa yang benar-benar menanggung risiko?
Pilihan pun terbagi: melawan dan berisiko dicap pemberontak, atau menikmati sambil tetap bermain di balik layar.
Banyak yang memilih menikmati—dengan sesekali menuduh “sistem yang salah,” seolah mereka hanyalah korban naas, bukan aktor dalam drama yang sama.
Ironisnya, kepala desa bukan sekadar simbol kelemahan birokrasi; mereka adalah cermin dari sistem yang korup di level mikro, tempat moralitas dikompromikan, dan ambisi pribadi menari di atas etika.
Mereka mengajarkan satu pelajaran pahit: kadang untuk bertahan, kamu harus menjadi bagian dari permainan—bahkan jika itu berarti menjadi korban sekaligus pelaku.
Dan di ujungnya, kita bertanya: siapa yang lebih bersalah, sistem yang menjerat, atau kepala desa yang menari di atasnya? Jawabannya, tentu, tidak sepenuhnya jelas—dan itulah kelicikan sistem yang paling brilian.
(Budi AF)
