Oleh : Fajri Syahiddinillah
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pengelolaan sampah yang buruk di Indonesia menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang sangat besar, menyebabkan polusi dan kerusakan ekosistem yang signifikan serta masalah kesehatan masyarakat.
Tempat pembuangan sampah dan pembuangan limbah ilegal dapat mencemari tanah, menurunkan produktivitas pertanian, dan merusak flora lokal.
Besarnya permasalahan ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia, terutama sampah plastik.
Pada tahun 2021, jumlah sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton dan meningkat menjadi 70 juta ton pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan pengurangan dan pengelolaan sampah sebesar 30% dan 70% pada tahun 2025.
Krisis sampah diberbagai daerah termasuk Kota Depok semakin mengkhawatirkan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan tingkat konsumsi yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah setiap harinya.
Dalam konteks ini, komunikasi risiko memegang peranan penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk sampah serta mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.
Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi mengenai potensi bahaya antara pemerintah, ilmuwan, media, dan masyarakat umum.
Dalam isu lingkungan seperti krisis sampah, komunikasi risiko bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi dari pengelolaan sampah yang buruk, serta mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan.
Pemerintah Kota Depok perlu menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif.
Kondisi Krisis Sampah di Depok, Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok tahun 2022, produksi sampah harian di Depok mencapai sekitar 1.000 ton.
Sebagian besar sampah ini diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang kapasitasnya semakin menipis. Permasalahan semakin kompleks akibat kurangnya fasilitas pengelolaan sampah terpadu, rendahnya partisipasi warga dalam program 3R (reduce, reuse, recycle), serta keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi publik.
Komunikasi risiko di Depok menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:
1. Informasi sering disampaikan secara top-down tanpa melibatkan warga secara aktif.
2. Pesan komunikasi tidak disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya lokal.
3. Literasi lingkungan yang rendah menyebabkan masyarakat kurang memahami urgensi masalah sampah.
4. Terbatasnya media lokal dan digital dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat turut memperburuk efektivitas pesan.
Untuk mengatasi krisis sampah, komunikasi risiko harus bersifat partisipatif dan berbasis komunitas. Pelibatan RT/RW, tokoh masyarakat, dan kelompok relawan lingkungan sangat penting untuk menjangkau warga secara langsung.
Penggunaan media sosial, infografis, dan kampanye digital interaktif juga dapat meningkatkan kesadaran, khususnya di kalangan generasi muda.
Pemerintah juga perlu membuka saluran komunikasi dua arah agar masyarakat dapat menyampaikan masukan dan keluhan terkait pengelolaan sampah.
Beberapa inisiatif lokal di Depok, seperti Bank Sampah, Kampung Iklim, dan program Sekolah Adiwiyata, menunjukkan bahwa komunikasi yang baik mampu mengubah perilaku masyarakat.
Pemerintah perlu mereplikasi dan memperluas program-program ini. Disarankan pula agar Pemkot Depok bekerja sama dengan universitas, media lokal, dan LSM dalam memperkuat narasi komunikasi risiko melalui penelitian, liputan khusus, dan pelatihan kader lingkungan.
Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Depok meluncurkan program penguatan edukasi lingkungan berbasis sekolah dan komunitas, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan komunitas peduli lingkungan.
Salah satu program unggulan adalah ‘Depok Bebas Sampah 2025’ yang menargetkan pengurangan sampah ke TPA sebesar 30% melalui penguatan sistem bank sampah dan pengomposan skala rumah tangga.
Namun, tantangan terbesar tetap pada aspek komunikasi, terutama dalam menjangkau warga yang belum terlibat dalam skema pengelolaan ini.
Peran Teknologi digital menjadi alat penting dalam memperkuat komunikasi risiko. Pemerintah Kota Depok mulai menggunakan aplikasi seperti ‘PilihSampah’ dan kanal media sosial DLHK untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta jadwal pengangkutan sampah.
Infografis dan video edukatif juga telah disebarluaskan melalui Instagram dan YouTube. Namun, keterbatasan akses dan literasi digital tetap menjadi hambatan.
Keterlibatan Generasi Muda dan Institusi Pendidikan : Peran pelajar dan mahasiswa di Depok cukup signifikan dalam kampanye sadar lingkungan. Kegiatan seperti lomba daur ulang, kampanye digital bertema zero waste, dan kolaborasi dengan startup lingkungan menjadi bagian dari strategi edukatif berbasis komunitas.
Universitas Indonesia, misalnya, melalui program pengabdian masyarakat di Beji dan Cimanggis, melibatkan mahasiswa dalam pemetaan partisipatif terhadap perilaku pengelolaan sampah warga.
Evaluasi Dampak Komunikasi Risiko : Menurut survei DLHK Kota Depok (2023), terjadi peningkatan kesadaran warga dalam memilah sampah sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya.
Namun, masih terdapat kesenjangan antara warga di wilayah padat dan kawasan perumahan menengah ke atas. Ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko harus terus disesuaikan dengan karakteristik demografis dan tingkat pendidikan masyarakat.
Rekomendasi Strategis Lanjutan
1. Membentuk satuan tugas komunikasi lingkungan di setiap kelurahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pemuda, dan komunitas.
2. Memperluas narasi komunikasi tidak hanya soal dampak lingkungan, tetapi juga dampak ekonomi, kesehatan, dan spiritual.
3. Memberikan insentif bagi warga yang aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.
4. Menguatkan kolaborasi antara Pemkot Depok, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam inovasi komunikasi dan teknologi.
Krisis sampah di Kota Depok membutuhkan penanganan yang tidak hanya teknis, tetapi juga komunikatif. Komunikasi risiko yang tepat dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan tindakan nyata masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, kontekstual, dan melibatkan berbagai pihak, kesadaran publik dapat dibangun secara kolektif demi mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan.
