Sukabumi – republiknews.com – Dalam rangka mempererat koordinasi lintas pemerintahan serta menyatukan visi pembangunan berbasis desa, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar apel pagi bersama yang melibatkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu pagi (23/4), berlokasi di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi struktural dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta penguatan peran desa dalam mitigasi persoalan lingkungan.
“Pemerintah desa bukan sekadar perpanjangan tangan dari kebijakan pusat maupun daerah. Mereka adalah pilar utama dalam orkestrasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, sinergi yang terbangun hari ini harus ditransformasikan menjadi gerakan nyata di akar rumput,” ujar Bupati dalam amanatnya.
Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan mengakselerasi kemandirian ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menargetkan 381 koperasi desa terbentuk hingga pertengahan tahun ini, sebagai wujud komitmen terhadap revitalisasi ekonomi berbasis komunitas lokal.
Selain isu ekonomi, perhatian serius juga diarahkan pada krisis lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah. Bupati Asep Japar menyampaikan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif yang ditumbuhkan melalui budaya kesadaran ekologis di tingkat desa.
“Kita tidak sedang mengejar pencitraan program. Kita sedang membangun peradaban—dimulai dari bagaimana kita mengelola sampah dan memberdayakan masyarakat melalui koperasi,” tambahnya.
Apel pagi ini turut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah dan menjadi forum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan menegaskan kembali peran strategis desa dalam peta pembangunan daerah.
Momentum ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan.
(Budi.AF)
