Musi Rawas – Warga Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelinggi, digemparkan oleh dugaan pemotongan bantuan beras dari program bantuan pangan Bulog.
Sejumlah warga mengaku hanya menerima setengah dari jatah yang seharusnya, meski dalam dokumentasi resmi penyaluran, mereka terlihat memegang dua karung beras.
Bantuan pangan ini dilepas secara simbolis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah pada Selasa (22/7/2025), sebagai bentuk apresiasi terhadap peran Bulog dalam membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.
Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban warga. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari yang diharapkan.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, seorang warga berinisial Dw mengungkapkan bahwa ia hanya membawa pulang 10 kg beras, padahal saat sesi foto ia diberikan dua karung.
“Waktu foto kami pegang dua karung, tapi pas dibawa pulang cuma satu,” ungkapnya.
Kesaksian serupa datang dari warga berinisial R. Ia mengaku mempertanyakan kepada pihak desa mengapa jumlah beras yang diterima berbeda dengan yang difoto.
Jawaban yang diterima membuatnya semakin bingung. “Saya tanya, kenapa fotonya dua karung tapi dibawa cuma satu? Jawabnya, kalau dua nanti saya dimarahi. Tapi siapa yang marah? Itu jadi tanda tanya bagi kami,” ujarnya.
Warga lain berinisial TH juga memposting keluhan serupa di media sosial. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan foto dirinya memegang dua karung beras saat penyaluran bantuan, namun nyatanya hanya satu karung yang ia bawa pulang.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas melalui Kasi Cadangan Pangan, Delfitri, membenarkan bahwa Desa Bingin Jungut memiliki 137 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan berhak menerima total 2.740 kg beras.
Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan adanya kejanggalan dalam distribusi bantuan.
Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat: kemana sisa beras yang seharusnya mereka terima?
Dugaan adanya permainan oknum dalam penyaluran bantuan pun mulai mencuat, dan publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah maupun pihak berwenang untuk mengusut tuntas masalah ini.
(Hanapi)
