Republiknews.com,Sidoarjo. Bupati Subandi menutup dengan komitmen bahwa Sidoarjo akan terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas digitalisasi keuangan daerah, Ia optimistis bahwa praktik baik ini.
Bupati Subandi menutup dengan komitmen bahwa Sidoarjo akan terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas digitalisasi keuangan daerah, Ia optimistis bahwa praktik baik ini.
Sidoarjo, postindonesia.com,- Sidoarjo pacu digitalisasi daerah melalui percepatan implementasi transaksi nontunai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Upaya tersebut mengantar Kabupaten Sidoarjo meraih piagam penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi tahun 2025.
Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam High Level Meeting TIPD, TPDD, dan TP2ED, Selasa (25/11/2025), dan diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn.
Realisasi KKI Kabupaten Sidoarjo tercatat mencapai Rp 10,32 miliar pada semester pertama 2025, angka tertinggi di Jawa Timur.
Capaian tersebut sekaligus mendorong Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Sidoarjo menembus kategori digital dengan skor di atas 90 persen.
Pemprov Jatim menilai sinergi lintas sektor di Sidoarjo berjalan optimal dalam memperkuat ekosistem transaksi digital secara aman, efisien, dan terukur.
Peningkatan Digitalisasi Jadi Prioritas Daerah Dalam forum HLM yang menghadirkan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Bupati Subandi memaparkan strategi Sidoarjo dalam mengoptimalkan penggunaan KKPD.
Ia menjelaskan bahwa KKPD diterbitkan oleh Bank Jatim dengan branding Bank Mandiri, serta disiplin pembayaran tepat waktu menjadi kunci efektivitas penggunaan limit kartu.
“Dengan pembayaran yang dilakukan tepat waktu, limit KKPD dapat kembali dan langsung bisa digunakan untuk transaksi berikutnya.
Pola ini terbukti mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah,” ujar Subandi.
KKPD di Sidoarjo digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti listrik, telepon, air, bahan bakar minyak, tiket perjalanan, hotel, serta belanja modal di bawah Rp 50 juta.
Penggunaannya juga mencakup kebutuhan makan minum kegiatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
KKPD Dorong Efisiensi dan Transparansi Anggaran Tahun 2025, jumlah pemegang KKPD di Kabupaten Sidoarjo mencapai 171 kartu yang diperuntukkan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pada tahun sebelumnya, total belanja melalui KKPD mencapai Rp 21,74 miliar. Sementara hingga 15 November 2025, realisasi belanja KKPD mencapai Rp 16,18 miliar.
Subandi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan sistem kontrol ketat untuk mencegah penyalahgunaan KKPD.
Setiap pemegang kartu diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjadi langkah antisipatif jika terjadi transaksi di luar kebutuhan kedinasan.
“SPTJM adalah bentuk kontrol agar penggunaan KKPD tetap sesuai aturan. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah,” lanjutnya.
Dampak Penghargaan bagi Percepatan Ekonomi Daerah Penghargaan realisasi KKI tertinggi yang diterima Sidoarjo memperlihatkan kesiapan daerah menghadapi transformasi digital di sektor pemerintahan.
Digitalisasi transaksi tidak hanya menjamin tata kelola keuangan yang lebih tertib, tetapi juga mendorong efisiensi birokrasi dan percepatan belanja publik yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan ekosistem digital yang semakin matang, Pemkab Sidoarjo menargetkan penguatan program elektronifikasi transaksi di seluruh organisasi perangkat daerah.
Hal ini sejalan dengan tema HLM tahun ini: “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Stabilitas Harga, dan Mempercepat Ekonomi Berkelanjutan dan Berdaya Tahan.”
Bupati Subandi menutup dengan komitmen bahwa Sidoarjo akan terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas digitalisasi keuangan daerah.
Ia optimistis bahwa praktik baik ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Digitalisasi keuangan bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kecepatan layanan, ketertiban administrasi, dan dampak ekonomi yang lebih luas bagi rakyat Sidoarjo,” tegasnya.
(AHF/KominfoSidoarjo)
