10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
Banner Cukai Rokok Ilegal
Banner Cukai Rokok Ilegal
Sidoarjo

Rakor Call Center 112, SP4N-LAPOR! dan PPID, Diskominfo Sidoarjo Pastikan Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti

×

Rakor Call Center 112, SP4N-LAPOR! dan PPID, Diskominfo Sidoarjo Pastikan Aduan Masyarakat Ditindaklanjuti

Sebarkan artikel ini
Foto: Rakor call center 112 SPAN LAPOR dan PPID,Diskominfo Sidoarjo.a
Foto: Rakor call center 112 SPAN LAPOR dan PPID,Diskominfo Sidoarjo.a

SIDOARJO , republiknews.com.– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Call Center 112, SP4N-LAPOR!, sekaligus Rakor Keterbukaan Informasi Publik, guna memastikan setiap pengaduan dan permohonan informasi dari masyarakat benar‑benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretaris Daerah Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), dan dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa.

Hadir dalam rakor para admin Call Center 112, admin SP4N-LAPOR! dari perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah, puskesmas, kelurahan, admin Bakohumas, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari perangkat daerah dan Perusda. Sejumlah narasumber juga dihadirkan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pengelola layanan.

Dalam arahannya, Anita menegaskan rakor menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Koordinasi dan evaluasi rutin dibutuhkan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing‑masing perangkat daerah.

“Melalui kegiatan rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dapat semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar‑benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” ujar Anita.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pelayanan informasi publik melalui PPID, sebagai bentuk komitmen menjalankan Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil pemantauan, masih ada hal yang perlu ditingkatkan, antara lain kemampuan admin mengelola permohonan informasi lewat situs web, memantau permohonan yang masuk, memastikan tindak lanjut, serta penyempurnaan formulir permohonan informasi daring agar lebih mudah digunakan dan terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”.

Anita berharap setelah kegiatan ini terjadi peningkatan kualitas pelayanan, baik penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga turut membangun Sidoarjo menjadi lebih baik.

Diharapkan, setelah kegiatan ini pelayanan pengaduan dan informasi publik di Sidoarjo menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

(AHF/KominfoSidoarjo)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *