10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
10 Agustus 2026. DPRD SIDOARJO
Banner Cukai Rokok Ilegal
Banner Cukai Rokok Ilegal
Sidoarjo

Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

×

Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

Sebarkan artikel ini
Foto: PJ Sekretaris daerah Mohammad Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo,H.Subandi membuka kegiatan gema desa 2026.
Foto: PJ Sekretaris daerah Mohammad Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo,H.Subandi membuka kegiatan gema desa 2026.

Sidoarjo, republiknews.com .– Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi.

Pesan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Mohammad Ainur Rahman mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026). Kegiatan dihadiri BPKP Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten, para asisten, kepala OPD, camat, hingga kepala desa se‑Kabupaten Sidoarjo.

Ainur Rahman menegaskan 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola cermat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan, ekonomi lokal, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan.

Pemkab juga mengapresiasi Desa Kwangsan yang masuk penilaian KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional, serta enam desa nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi, yaitu Sugihwaras, Bligo, Larangan, Keboananom, Sidomojo, dan Sumput.

Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan 318 desa. Dari hasil evaluasi, 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai. Sejumlah kekurangan yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes. Pemkab akan melakukan pembinaan intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring.

Dalam acara tersebut, Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025. Desa Kwangsan meraih juara pertama, disusul Sidomojo di posisi kedua dan Bligo di posisi ketiga.

Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tahun 2026, BKK sudah disalurkan sebesar Rp200 juta per desa, dan direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa pada 2027.

(AHF/KominfoSidoarjo)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *