Republiknews.com, Bitung—Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri membuka sekaligus memberikan arahan kepada 69 Duta Statistik di semua kelurahan Bitung untuk menyukseskan satu data kelurahan kota Bitung. Senin (15/7/2024)
Kegiatan yang ikuti oleh 8 Camat, 69 Lurah dan 69 duta statistik kelurahan se- Kota Bitung ini di hadiri langsung oleh kepala BPS Kota Bitung Simon Andres Reimisa.
Dalam sambutannya Kepala BPS Bitung, Sangat bersyukur dengan kebijakan dari Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM ini.
“Keinginan kami hanya 6 kelurahan, namun pak walikota menantang kami jika perlu semua kelurahan dilatih untuk mencari data agar Kota Bitung mempunyai satu data kelurahan,” jelas Simon.
Simon juga menyampaikan, pada prinsipnya pihak BPS akan mendukung semua program dari pemerintah Bitung yang ingin melakukan pendataan di kelurahan.
“Untuk para duta Statistik yang nantinya akan dilatih mendata harap memperhatikan dengan baik materi-materi yang akan disampaikan karena ini adalah ilmu-ilmu statistik yang sering dipergunakan dalam menganalisa kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu Walikota Bitung dalam arahannya meminta maaf jika dirinya hanya hadir sendirian.
“Pak Wakil saya tugaskan untuk menghadiri Rapat Koordinasi dan evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah,” terang Walikota
Rapat Koordinasi Pembinaan petugas Data Potensi desa tersebut, ke 69 duta statistik tersebut akan diberikan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas pendataan agar ke depan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin beserta dengan insentifnya.
“Untuk hal itu sementara dikaji bagian Hukum agar para duta Statistik ini bekerja maksimal dan tidak diganti-ganti karena mereka sudah dibekali oleh Badan Pusat Statistik,” kata Mantiri.
Diharapkan Duta Statistik Bitung untuk focus pada materi dan belajar sebaik-baiknya sebab ilmu ini bukan hanya untuk pemkot tapi pihak swasta sendiri
Data yang akurat tentunya sangat penting demi turunnya angggaran dari pusat untuk membangun daerah, ” Pemerintah pusat sendiri membutuhkan data yang pasti bukan data yang dibuat untuk menyenangkan pejabat dan jika kita tidak mempunyai data yang pasti maka anggaran dari pemerintah pusat tak akan turun ke daerah,” paparnya mantiri
Data yang akurat tentunya sangat penting demi turunnya angggaran dari pusat untuk membangun daerah. (**)