SIDOARJO, republiknews.com.– Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) resmi memulai proses pengukuran dan pemetaan lahan yang terdampak pembangunan jembatan layang atau flyover di kawasan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 8 September 2026.
Langkah ini menjadi tahapan krusial untuk mempercepat pembebasan lahan yang selama ini dinanti warga guna mengurai kemacetan parah di jalur strategis Surabaya–Sidoarjo.
Kegiatan yang berlangsung adalah pengukuran fisik serta pemetaan batas-batas 122 bidang tanah yang masuk dalam area proyek pembangunan Flyover Gedangan.
Proses ini dilakukan secara bertahap dan terencana untuk memastikan setiap bidang lahan terdata secara akurat sebelum masuk ke tahap penilaian harga tanah atau appraisal.
Selain tanah milik warga, sejumlah fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah juga masuk dalam area terdampak, antara lain sebagian area Balai Desa Gedangan, bekas gedung UPTD, serta Kantor Polsek Gedangan yang terdampak secara penuh.
Proses ini digerakkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) berkolaborasi dengan jajaran petugas BPN. Bupati Sidoarjo Subandi secara langsung memantau dan mengarahkan jalannya proses, sementara Kepala Dinas PUBMSDA M. Makhmud memimpin pelaksanaan teknis di lapangan. Dukungan administrasi dan informasi juga diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan pengukuran ini dimulai pada Senin–Selasa awal September 2026, tepatnya berdasarkan rilis resmi tanggal 8 September 2026. Diperkirakan pengukuran berlangsung setiap hari dengan target 20–25 bidang lahan per hari.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat diselesaikan sepenuhnya pada akhir tahun 2026, dan pembangunan fisik flyover baru dapat dimulai pada tahun 2027.
Pengukuran dilakukan menyusuri jalur utama kawasan proyek yang melintasi perempatan Gedangan, meliputi sisi utara hingga sisi timur kawasan tersebut.
Wilayah ini merupakan titik persimpangan padat lalu lintas yang menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, dan daerah sekitarnya, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah di jalur utama tersebut.
Pembangunan Flyover Gedangan sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan kronis yang terjadi setiap hari di jalur Surabaya, –Sidoarjo, khususnya di kawasan Gedangan yang menjadi pusat pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah.
Pembebasan lahan menjadi kunci utama sebelum pembangunan fisik dapat dimulai. Pemerintah ingin memastikan proses ganti rugi berjalan cepat, transparan, dan tepat waktu agar tidak menunda pelaksanaan proyek yang telah lama diharapkan masyarakat.
Pelaksanaan di lapangan berjalan bertahap: tim gabungan menyusuri batas-batas lahan sesuai peta rencana proyek, mengukur luas dan batas setiap bidang secara langsung, serta mencatat data pemilik yang sudah diverifikasi sebelumnya.
Anggaran yang disiapkan pada APBD 2026 sebesar Rp 225 miliar digunakan untuk tahap awal, namun total kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp 450 miliar.
Kekurangan dana akan diusulkan kembali dalam anggaran tahun 2027. Setelah pengukuran selesai, akan dilanjutkan dengan penilaian harga tanah oleh tim appraisal, baru kemudian proses pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dilakukan secara bertahap.
“Setelah pengukuran dan pemetaan selesai, akan dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin prosesnya dipercepat sehingga pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak molor,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi.
“Sebanyak 122 bidang tanah telah terdata sebagai lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Data tersebut diperoleh setelah Pemkab Sidoarjo melakukan verifikasi faktual terhadap pemilik lahan. Sekarang kita mulai pengukuran,” tambah Kepala Dinas PUBMSDA, M. Makhmud.
Warga diharapkan dapat memantau perkembangan informasi melalui laman resmi Diskominfo Kabupaten Sidoarjo maupun pengumuman di lingkungan sekitar.
Dengan selesainya pembebasan lahan pada akhir tahun ini, masyarakat dapat menantikan dimulainya pembangunan fisik flyover pada tahun depan, yang diharapkan membawa perubahan besar bagi kelancaran lalu lintas di Sidoarjo dan sekitarnya.
(AHF/KominfoSidoarjo)
