Aceh Timur–Eks Kombantan GAM Pang Pison ketua KPA 227 Sagoe Ranto Peureulak meminta Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tidak menyudutkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terkait penyaluran anggaran pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Pison kepada media ini mengatakan respons atas pernyataan Menteri Pertanian yang mempertanyakan keterlambatan pencairan anggaran bantuan penanganan bencana saat bertemu Gubernur Aceh di Jakarta. Sabtu (8/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amran mempertanyakan alasan anggaran yang menurutnya telah dikirim pemerintah pusat belum segera dimanfaatkan di daerah.
Menanggapi hal itu, Pison menegaskan substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai adanya dukungan pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pertanian memang benar.
Namun, menurutnya, mekanisme penganggaran dan penyaluran dana tersebut perlu dijelaskan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia mengutip penjelasan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, yang menyebutkan bahwa akumulasi dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp 2,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sekitar 40.000 hektare sawah melalui skema Tugas Pembantuan (TP).
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp 2 triliun lainnya dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
“Namun perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” ujar pison mengutip penjelasan Pemerintah Aceh.
Jelaskan Secara Transparan
Menurut Pison, anggaran tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta bantuan bibit yang dikelola melalui satuan kerja Kementerian Pertanian.
Penjelasan itu, kata dia, perlu dipahami agar publik tidak beranggapan seluruh anggaran berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh.
Karena itu, Pison meminta Menteri Pertanian juga menjelaskan secara transparan mekanisme penyaluran anggaran tersebut kepada masyarakat.
“Kalau berbicara soal transfer anggaran, Pak Menteri harus transparan ke mana transfer itu dilakukan supaya masyarakat Aceh mengetahui kondisi yang sebenarnya.
“Mohon dicek kembali ke jajaran di bawah agar tidak terjadi kesalahan laporan kepada Bapak Menteri sehingga tidak terkesan mengambinghitamkan Pak Gubernur Aceh.
“Kami masyarakat Aceh sangat mendukung kinerja pemerintah Aceh dibawah kepemimpinannya mualem dan kita meminta kepada pemerintah pusat jangan menyudutkan pemerintah Aceh dan berharap saling mendukung dalam membangun daerah.pungkas Pison
Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan”Perlu kami luruskan bahwa bantuan pemulihan sawah dan kebun dari Kementerian Pertanian bukan masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun dikelola oleh Pemerintah Aceh.
Dana itu langsung disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian,”ujar Nurlis dalam keterangannya, Kamis, 5 Agustus 2026.
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk mencairkan maupun menahan anggaran dimaksud. Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya berada pada pemerintah kabupaten/kota penerima program.Panenan & Bibit
“Pemerintah Aceh tentu berkepentingan agar seluruh program pemulihan pertanian berjalan cepat. Namun kewenangan pelaksanaan dan penggunaan anggaran tersebut berada pada daerah penerima sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Nurlis mengatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyambut baik perhatian Menteri Pertanian terhadap percepatan pemulihan sektor pertanian.
Pemerintah Aceh juga siap memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
“Kami mengapresiasi perhatian Bapak Menteri Pertanian. Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar program pemulihan sawah, kebun, dan irigasi dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan petani,”ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh di Jakarta, Mentan Andi Amran Sulaiman mempertanyakan lambatnya realisasi bantuan pemulihan sawah dan irigasi meski anggaran disebut telah dikirim pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh menjelaskan bahwa dana tersebut disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota.
