Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah menuntut dilaksanakannya investigasi secara menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugur dan terlukanya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Pemerintah juga menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif, serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan.
Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan Pasukan Perdamaian oleh pihak yang bertikai.
Pemerintah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan demi menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Sejalan dengan itu, Kemenko Polkam, sesuai tugasnya sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), akan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya bersama Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri, guna memastikan keselamatan personel di daerah penugasan, termasuk melalui peninjauan ulang protokol keamanan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di wilayah konflik Lebanon selatan.
Sumber : Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS
Zainal
