SIDOARJO, republiknews.com. — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperluas jangkauan pelayanan publik dengan membuka layanan satu pintu One Desk Stop Service di kawasan industri Kecamatan Buduran. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, di Japfa Corner, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pada Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Irianto, serta para pimpinan dari 22 perusahaan yang beroperasi di kawasan Buduran.
Wakil Bupati Mimik Idayana menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan kemudahan berusaha bagi dunia usaha, terutama di kawasan industri strategis seperti Buduran.
“Kami ingin pelayanan pemerintah hadir dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Melalui layanan satu pintu One Desk Stop Service, Bapak dan Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan dinas terkait, mulai dari perizinan, lingkungan hidup, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur,” ujar Mimik.
Selain kemudahan perizinan, Pemkab Sidoarjo juga terus mendorong digitalisasi pembayaran pajak daerah agar lebih mudah, transparan, dan tercatat dengan baik. Mimik menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari jalan, penerangan jalan umum, hingga fasilitas publik lainnya.
“Pemkab Sidoarjo sudah memberikan kemudahan melalui alat digital untuk membayar pajak. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wajib taat pajak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga menyampaikan harapan agar perusahaan-perusahaan di Sidoarjo lebih memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja.
“Semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, 80 persen itu harus masyarakat Sidoarjo dan ber-KTP Sidoarjo. Kami mohon kerja samanya karena angka pengangguran di Sidoarjo masih menjadi perhatian,” katanya.
Tak hanya itu, perusahaan juga diminta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program CSR dan pengelolaan limbah yang baik. “Keberadaan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan keluhan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPPD Sidoarjo Yudhi Irianto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jemput bola pelayanan pemerintah.
“Melalui kegiatan ini kami berharap berbagai persoalan terkait perizinan, perpajakan maupun layanan lainnya dapat diselesaikan lebih cepat. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami mencapai target pendapatan pajak daerah yang tahun ini mendekati Rp1,7 triliun,” pungkasnya.
(AHF/KominfoSidoarjo)
